Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 202
Konstitusi (MK). Terkhusus kepada kedua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS yang
memutuskan menolak undang undang tersebut.
"Khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya
sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu
meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya
legislative review," katanya.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Lebih lanjut, Said Iqbal menagih sikap anggota dari F-Demokrat dan F-PKS agar mendukung dan
ikut bersurat ke pimpinan DPR agar menyetujui melakukan legislatif review.
"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk
melakukan legislatif review. Harusnya mengambil inisatif atas surat yang kami kirim untuk
mengirimkan, berapa orang Fraksi PKS anggotanya, Demokrat berapa, total semua berapa, itu
sudah berapa orang. Sudah lebih dari cukup untuk mengambil inisiatif merespons surat KSPI
melakukan legislatif review," jelasnya.
Menurutnya, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS sebagai pihak yang jelas menolak undang undang
sapu jagat tersebut. Seharusnya memiliki langkah-langkah inisiatif, jangan berlindung di aksi
unjuk rasa.
"PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak omnibus law UU Cipta KKerja harusnya ambil
inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," lanjut dia.
Reporter: Bachtiarudin Alam Sumber: Merdeka.
201
