Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

"Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian
Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja itu adalah prestasi yang buruk menurut kami," ujar Wakil
Ketua KPBI Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Menurut Jumisih, upaya perbaikan ekonomi saat ini bertolak belakang dengan janji kampanye
Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Jumisih mengatakan, kedua pimpinan negara itu sebelumnya berjanji akan menyejahterakan
masyarakat, namun yang dilakukan justru sebaliknya.

Seperti diketahui, serikat pekerja dan buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Substansi
klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut dinilai memangkas hak buruh.

Misalnya soal ketidakjelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berpotensi membuat
pekerja dikontrak seumur hidup. Penyebabnya, ketentuan jangka waktu maksimal PKWT selama
tiga tahun yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Beleid terbaru menyatakan bahwa jangka waktu PKWT akan diatur lewat Peraturan Pemerintah
(PP).

"Itu tidak terbukti dan bagi kami apa yang dilakukan Jokowi-Maruf Amin ini adalah membulatkan
keyakinan kita bahwa posisi pemerintah tidak berpihak kepada rakyat," kata dia.

Sedangkan dalam aspek demokrasi, kata Jumisih, masyarakat belakangan ini semakin sulit
menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di muka umum.

Menurutnya, pemerintah semakin getol menutup ruang demokrasi.

"Ini kita bisa lihat bagaimana Presiden mengelurkan aturan untuk membatasi ruang gerak rakyat,
membatasi partisipasi dari warga sipil," terang dia.

Sebelumnya, buruh dan sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta
pada Selasa (20/10/2020). Aksi itu bertepatan setahun berjalannya roda pemerintahan Jokowi-
Maruf Amin.

Aksi unjuk rasa itu dilancarkan melalui panggung orasi politik di sejumlah titik.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Kristian Erdianto

326