Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 281

Feri juga menilai alasan pemerintah dan DPR yang melakukan penghapusan pasal itu sesuai
              kesepakatan rapat panitia kerja tidak masuk akal. Ia menegaskan, harusnya semua kesepakatan
              di tingkat panja itu sudah dimasukkan seluruhnya ke naskah UU Cipta Kerja yang dibawa ke
              rapat paripurna pengesahan.

              Dengan begitu, pasca-Rapat Paripurna, tak ada lagi perubahan substansi dalam naskah yang
              telah disetujui bersama.

              "Ketika  DPR  menyerahkan  draf  ke  pemerintah,  maka  dianggap  draf  itu  lah  yang  disetujui
              bersama. Ternyata sampai ke Presiden diubah lagi. Nah ini yang tidak benar," kata dia.

              Buruh dan mahasiswa akan demo lagi Hingga saat ini, UU Cipta Kerja terus menuai penolakan
              karena  isinya  yang  dianggap  dapat  memangkas  hak  pekerja  dan  hanya  menguntungkan
              pengusaha.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan
              serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020 jika
              Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja.

              Ia  memperkirakan  UU  tersebut  akan  ditandatangani  Jokowi  pada  28  Oktober.  Buruh  tidak
              langsung mendemo pada hari setelahnya mengingat ada libur panjang.

              "Maka,  1  November  kami  pastikan  buruh  KSPI  akan  menyerukan  aksi  nasional  di  seluruh
              Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata
              Said.

              Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan permohonan pengujian UU Cipta Kerja
              atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

              Sebelumya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia
              (BEM SI) juga sudah mengultimatum Jokowi agar segera membuat perppu untuk membatalkan
              UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 8x24 jam.

              "Apabila tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum ini
              dikeluarkan,  maka  kami  memastikan  akan  adanya  gerakan  besar  dari  mahasiswa  seluruh
              Indonesia yang membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober
              2020," ujar Koordinator BEM SI Remy Hastian saat membacakan ultimatum dalam aksi unjuk
              rasa Selasa (20/10/2020).




















                                                          280
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286