Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 279
Ringkasan
Tiga pekan setelah pengesahan dalam Rapat Paripurna, draf Undang-Undang Cipta Kerja terus
mengalami perubahan. Naskah resmi undang-undang yang disusun dengan mekanisme
omnibus law itu belum juga bisa diakses secara resmi.
Sementara, protes dan penolakan masih terus digaungkan agar Presiden Joko Widodo mencabut
UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
TIGA PEKAN SEJAK PENGESAHAN, NASKAH UU CIPTA KERJA TERUS BERUBAH DAN
BELUM BISA DIAKSES
Tiga pekan setelah pengesahan dalam Rapat Paripurna, draf Undang-Undang Cipta Kerja terus
mengalami perubahan. Naskah resmi undang-undang yang disusun dengan mekanisme
omnibus law itu belum juga bisa diakses secara resmi.
Sementara, protes dan penolakan masih terus digaungkan agar Presiden Joko Widodo mencabut
UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Naskah pertama yang beredar yakni setebal 905 halaman yang diedarkan oleh pimpinan Badan
Legislasi DPR setelah Rapat Paripurna digelar pada 5 Oktober.
Kemudian muncul naskah UU Cipta Kerja versi kedua setebal 1.035 halaman yang beredar pada
Senin (12/10/2020) pagi. Selanjutnya muncul versi ketiga setebal 812 halaman yang beredar
Senin malam.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengakui adanya perubahan substansi dalam
draf final dengan draf yang beredar sebelumnya. Misalnya, Pasal 154A yang menurut Supratman
mengembalikan ketentuan PHK sesuai UU Ketenagakerjaan.
Namun ia menjelaskan, perubahan tersebut sesuai kesepakatan yang sudah diambil sebelumnya
dalam rapat panja, namun belum sempat ditulis di draf. Tak ada penambahan pasal baru yang
di luar kesepakatan rapat panja.
"Jadi itu adalah keputusan panja supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh panitia
kerja," ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(13/10/2020).
Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan, naskah yang diserahkan oleh DPR ke
Presiden terdiri atas 812 halaman. Menurut dia, naskah itu mengalami penyusutan halaman
karena perubahan format kertas yang digunakan.
Naskah 812 halaman itu diantarkan Sekjen DPR Indra Iskandar ke Sekretariat Negara, pada 14
Oktober.
Perubahan di Setneg Setelah diserahkan ke Istana, naskah UU Cipta Kerja kembali mengalami
perubahan. Perubahan ini diketahui setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan
salinan draf UU Cipta Kerja ke Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.
278
