Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 247
Judul Ribuan Buruh Gelar Demo di 22 Provinsi Tolak Omnibus Law dan PHK
Massal
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4339120/ribuan-buruh-gelar-
demo-di-22-provinsi-tolak-omnibus-law-dan-phk-massal
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-08-25 14:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain,
Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur
di Gedung Grahadi Surabaya
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) tambahnya. Sekali lagi Said Iqbal menegaskan, aksi ini
adalah juga untuk mendukung sekaligus mengapresiasi DPR RI yang sudah mengambil langkah
membentuk tim perumus bersama 32 kofederasi dan federasi Serikat Pekerja
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai
10 Agustus 2020 Menurut Said Iqbal, KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja
lainnya seperti FSP LEM, RTMM, TSK, FSPI, PPMI 98, FSPMI, SPB, FSP KEP, ASPEK Indonesia,
dan yang lain mengapresiasi kerja dari pimpinan DPR. Khususnya Wakil Ketua Sufmi Dasco, dan
pimpinan serta anggota Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI, yaitu Supratman, Willy Aditya,
Sturman, Arteria Dahlan, Heri Gunawan, Lamhot, Guspardi, Obon Tabroni, dan lain lain yang
telah menampung aspirasi KSPI dan serikat buruh lainnya yang menolak omnibus law klaster
ketenagakerjaan draft pemerintah. DPR RI dan Serikat Pekerja sepakat untuk membahas aspirasi
buruh tersebut dengan membentuk tim bersama atau tim perumus. Aksi 25 Agustus ini, selain
menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja
sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar, tegas Said Iqbal. Adapun
harapan buruh yang disampaikan dalam tim perumus bersama tersebut adalah, agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Atau setidaknya, UU No 13/2003 tentang
ketenagakerjaan tidak dirubah atau direvisi sedikitpun. Jadi UU No 13/2003 tetap berlaku seperti
sekarang, termasuk didalamnya semua putusan MK yg sudsh final terhadap UU No 13/2003 tsb
tidak boleh dirubah . Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law
, maka sebaiknya memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat,
meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang
belum diatur dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi
online
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak
dikabulkan pemerintah dan DPR RI
246
