Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 250
Judul KSPI Berunjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja dan PHK Massal, Ini
Respons Wakil Ketua DPR
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/14194661/kspi-
berunjuk-rasa-tolak-ruu-cipta-kerja-dan-phk-massal-ini-respons-wakil
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2020-08-25 14:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Kawan-kawan dari serikat pekerja sudah
memberi tahu bahwa mereka mengadakan aksi hari ini untuk mendukung hasil kerja tim
perumus yang menyerap aspirasi dari teman-teman serikat pekerja untuk diperjuangkan dalam
klaster ketenagakerjaan omnibus law
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Maka hari ini mereka (massa buruh)
memberikan semangat dan dorongan kepada DPR untuk memperjuangkan aspirasi mereka atas
klaster ketenagakerjaan atas RUU Cipta Kerja
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Kawan-kawan sudah menjamin aksi mereka
tertib, mereka juga ada satgas dan sebagainya
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah
dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka
seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang
dilakukan justru ngebut membahas omnibus law
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pandangan serikat buruh, sebaiknya klaster ketenagakerjaan
dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan apabila 10 klaster lain ingin cepat-cepat
diselesaikan, disahkan
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan hormat kami menyampaikan kepada DPR mudah-
mudahan dapat disampaikan kepada pemerintah dan memahami bahwa kami serikat pekerja
setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Semua kerja-kerja dari birokrat dan pemerintah baik daerah
maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi,
apalagi pasca-Covid-19
249