Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 249
Dalam omnibus law juga, waktu kerja eksploitatif. Karena hanya diatur waktu kerja maksimal 8
jam sehari dan 40 jam seminggu. Jadi pengusaha bisa saja buruh dipekerjakan 7 hari dalam
seminggu, hari senin sampai hari minggu tanpa libur, dengan cara 6 jam kerja sehari senin
sampai sabtu dan hari minggu 4 jam kerja sehari. Jam kerja seperti layaknya perbudakan
modern.
Dalam omnibus law, TKA buruh kasar mudah masuk. Karena TKA yang bekerja di Indonesia
tidak lagi memerlukan surat izin tertulis dari menteri.
Dalam UU No 13/2003, RPTKA mensyaratkan harus dilaporkan bahwa tka wajib didampingi
tenaga kerja lokal sebagai pendamping agar keluar surat izin tertulis menteri. Tapi dalam
omnibus law, TKA bekerja dulu baru dilaporkan menyusul tenaga lokal pendamping tanpa harus
ada surat izin menteri, jadi mudah sekali buruh kasar TKA bekerja di Indonesia.
" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Menurut Said
Iqbal, KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja lainnya seperti FSP LEM, RTMM,
TSK, FSPI, PPMI 98, FSPMI, SPB, FSP KEP, ASPEK Indonesia, dan yang lain mengapresiasi kerja
dari pimpinan DPR. Khususnya Wakil Ketua Sufmi Dasco, dan pimpinan serta anggota Panja
Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI, yaitu Supratman, Willy Aditya, Sturman, Arteria Dahlan, Heri
Gunawan, Lamhot, Guspardi, Obon Tabroni, dan lain lain yang telah menampung aspirasi KSPI
dan serikat buruh lainnya yang menolak omnibus law klaster ketenagakerjaan draft pemerintah.
DPR RI dan Serikat Pekerja sepakat untuk membahas aspirasi buruh tersebut dengan
membentuk tim bersama atau tim perumus.
"Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR
RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar," tegas
Said Iqbal.
Adapun harapan buruh yang disampaikan dalam tim perumus bersama tersebut adalah, agar
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Atau setidaknya, UU No 13/2003
tentang ketenagakerjaan tidak dirubah atau direvisi sedikitpun. Jadi UU No 13/2003 tetap berlaku
seperti sekarang, termasuk didalamnya semua putusan MK yg sudsh final terhadap UU No
13/2003 tsb tidak boleh dirubah .
"Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law , maka sebaiknya
memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat, meningkatkan
produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang belum diatur
dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi online,"
tambahnya.
Sekali lagi Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah juga untuk mendukung sekaligus
mengapresiasi DPR RI yang sudah mengambil langkah membentuk tim perumus bersama 32
kofederasi dan federasi Serikat Pekerja.
"Tentu KSPI setuju investasi harus lebih banyak masuk ke Indonesia, hambatan yang ada harus
ditiadakan dan dipermudah. Tetapi secara bersamaan, perlindungan bagi buruh yang paling
minimal dalam UU No 13/2003 tidak boleh dikurangi atau diubah. Untuk itu, sebaiknya klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan saja dari RUU Cipta Kerja." "Kami berharap, pemerintah dan DPR
bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi lainnya, yaitu
mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau setidaknya UU no 13/2003
tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali." "Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi
buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI," pungkasnya.
248
