Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

MENKO AIRLANGGA: UU CIPTA KERJA BERIKAN PELATIHAN DAN BANSOS UNTUK
PEKERJA KORBAN PHK
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto/Net Kehadiran UU Cipta Kerja adalah
upaya untuk membuka ruang yang sangat luas untuk lapangan pekerjaan. Hal ini penting untuk
menjawab kebutuhan pekerjaan, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Berita terkait Pemerintah Libatkan 11 Ribu Puskemas Untuk Penyuntikan Vaksin Covid-19
Airlangga Hartarto: Perintah Pengadaan Vaksin Sampai Akhir Tahun Ini 271,3 Juta Airlangga
Hartarto: Dana PEN Corona Sudah Terserap Rp 331,29 Triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, UU Cipta Kerja dirancang untuk
menjawab persoalan penciptaan lapangan kerja. Menurut data di Indonesia, kata Airlangga, ada
sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19 (2,1 juta di-
PHK dan 1,4 juta dirumahkan).

Selain itu, lanjutnya, setiap tahun ada 2,92 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar
kerja. "Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak," kata Menko Airlangga
dalam agenda Diskusi Satgas Covid-19 pada Senin (12/10).

Bukan hanya untuk pekerja, lanjutnya, UU Cipta Kerja juga disusun agar pelaku usaha kecil
menengah dapat lebih mudah mengurus perizinan. "Kalau sebelumnya mengurus 3 sampai 4 izin
biayanya mahal. Dengan UU Cipta Kerja, pelaku usaha tinggal mendaftar saja. Dengan
mendaftar sudah mendapatkan izin, sehingga dapat mengurus ke perbankan dan yang lain,"
ujarnya.

Kemudian sertifikat halal secara gratis diberikan pada startup awal yang bergerak pada sektor
makanan dan minuman. Selain itu, membuat koperasi dapat dilakukan dengan jumlah minimal
9 orang. "Kegiatan rapatnya dapat dilakukan melalui daring, sehingga seluruh kemudahan itu
disediakan untuk usaha kecil menengah untuk mereka mempunyai lapangan kerja," kata
Airlangga Airlangga juga menanggapi isu mengenai pekerja waktu tertentu yang dapat terus
menerus bekerja.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pekerja waktu tertentu tidak berlaku untuk pekerjaan
tetap. Pekerja waktu tertentu hanya berlaku untuk pekerjaan yang penyelesaiannya
membutuhkan waktu yang pendek.

Menko Airlangga juga menegaskan, adanya upah minimum tetap, baik untuk upah provinsi
maupun upah kabupaten/kota. Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi (UMP) dan ditetapkan oleh gubernur. "Sehingga UMP menjadi batas
minimal UMK. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya,
demikian pula setelah UU Cipta Kerja, upahnya tidak boleh rendah dari tahun sebelumnya,"
tegasnya.

Sambungnya, tenaga asing tidak dibebaskan, namun diberikan syarat berbasis pada rencana
penggunaan tenaga asing. Mengenai isu waktu kerja, Airlangga menyatakan, waktu kerja tetap
40 jam. Pada ketentuan 40 jam tersebut pengusaha dapat memilih sistem 5 hari 8 jam atau 6
hari 7 jam.

Pemerintah Libatkan 11 Ribu Puskemas Untuk Penyuntikan Vaksin Covid-19 Soal pesangon,
Airlangga menjelaskan, pekerja tidak hanya diberikan pesangon saja tapi pekerja juga diberikan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mereka akan diberikan pelatihan selama 6 bulan dan diberi
semi bansos sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru," pungkasnya.

EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: AIRLANGGA HARTARTO OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

139