Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 141
Judul Ketimbang Demo, Serikat Buruh Disarankan Tempuh Judicial Review
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/352220-ketimbang-demo-
serikat-buruh-disarankan-tempuh-judicial-review
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-13 01:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Martuani Sormin (KAPOLDA Sumatera Utara) Saya sarankan agar para elemen buruh
yang menolak Omnibus Law untuk menggunakan haknya menggugat undang-undang tersebut
ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Judicial Review
negative - Martuani Sormin (Kapolda) Keliru bila meminta Gubernur untuk menolak (UU
Ciptaker). Kami siap memfasilitasi saudara-saudara untuk berangkat ke Jakarta bertemu dengan
hakim-hakim di MK untuk menyampaikan ketidaksetujuannya
negative - Martuani Sormin (KAPOLDA Sumatera Utara) Kami sudah menetapkan 27 orang
tersangka, 10 orang positif narkoba. Itulah bahayanya bila demonstrasi disusupi kelompok-
kelompok tertentu. Kalau sudah seperti itu, kita semua yang dirugikan
Ringkasan
KAPOLDA Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin menyatakan ada instrumen hukum yang bisa
digunakan serikat buruh atau elemen masyarakat lain yang merasa dirugikan dan ingin
mengajukan perubahan atas UU Cipta Kerja yaitu uji materi (judicial review). Martuani
menyarankan agar para buruh yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KETIMBANG DEMO, SERIKAT BURUH DISARANKAN TEMPUH JUDICIAL REVIEW
KAPOLDA Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin menyatakan ada instrumen hukum yang bisa
digunakan serikat buruh atau elemen masyarakat lain yang merasa dirugikan dan ingin
mengajukan perubahan atas UU Cipta Kerja yaitu uji materi (judicial review).
Martuani menyarankan agar para buruh yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya sarankan agar para elemen buruh
yang menolak Omnibus Law untuk menggunakan haknya menggugat undang-undang tersebut
ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Judicial Review," ujarnya, Senin (12/10).
140
