Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 142
Bila ingin tetap mengajukan penolakan, Kapolda menyarankan dilakukan melalui jalur yang
benar, yakni dengan mengajukan Judicial Review (JR) ke MK. Pengajuan uji materi diyakini jauh
lebih bermanfaat ketimbang berdemonstrasi di jalanan yang berpotensi memicu kericuhan dan
perusakan.
"Keliru bila meminta Gubernur untuk menolak (UU Ciptaker). Kami siap memfasilitasi saudara-
saudara untuk berangkat ke Jakarta bertemu dengan hakim-hakim di MK untuk menyampaikan
ketidaksetujuannya," kata Kapolda.
Dengan pengajuan gugatan ke MK akan terciptanya situasi yang kondusif karena tidak ada
campur tangan para pelaku anarkis atau disusupi pihak lain. Tidak seperti yang terjadi dalam
demonstrasi di DPRD Sumut pada 8 Oktober 2020 yang mana sebanyak 27 pendemo ditetapkan
sebagai tersangka karena terbukti melakukan aksi pelemparan dan pembakaran.
Setiap warga negara, katanya, dibolehkan menyampaikan aspirasi dengan berdemonstrasi,
tetapi jika dalam melakukannya terjadi perampasan hak orang lain maka itu melanggar hukum.
"Kami sudah menetapkan 27 orang tersangka, 10 orang positif narkoba. Itulah bahayanya bila
demonstrasi disusupi kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah seperti itu, kita semua yang
dirugikan," paparnya. (R-1).
141
