Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 143
Judul Hak Penyandang Disabilitas Disebut Diabaikan di UU Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012153022-20-
557482/hak-penyandang-disabilitas-disebut-diabaikan-di-uu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-13 01:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK) UU Cipta Kerja masih
menggunakan sehat jasmani rohani sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau
menempati jabatan tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas
Ringkasan
Bukan hanya persoalan tenaga kerja hingga lingkungan, omnibus law UU Cipta Kerja ( UU
Ciptaker ) disebut telah mengabaikan hak dan kepentingan para penyandang disabilitas .
Dengan demikian, sebanyak 51 organisasi sipil yang tergabung dalam Jaringan Penyandang
Disabilitas memberi kesempatan 14 hari kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera
menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Cipta Kerja yang
telah disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Senin sore, 5 Oktober 2020.
HAK PENYANDANG DISABILITAS DISEBUT DIABAIKAN DI UU CIPTAKER
Bukan hanya persoalan tenaga kerja hingga lingkungan, omnibus law UU Cipta Kerja ( UU
Ciptaker ) disebut telah mengabaikan hak dan kepentingan para penyandang disabilitas .
Dengan demikian, sebanyak 51 organisasi sipil yang tergabung dalam Jaringan Penyandang
Disabilitas memberi kesempatan 14 hari kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera
menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Cipta Kerja yang
telah disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Senin sore, 5 Oktober 2020.
"Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam
waktu 14 hari dari hari ini," demikian dikutip dari rilis Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak
Undang-Undang Cipta Kerja 2020 yang dibacakan dalam siaran virtual, Senin (12/10) pagi.
Pernyataan jaringan itu dibacakan Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi bersama
Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda) Nurul Saadah.
142
