Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Omnibus Law dan Komunikasi Publik
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/352210-omnibus-law-dan-
komunikasi-publik
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-12 23:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

AKSI demonstrasi mahasiswa dan buruh sejak 5-7 Oktober lalu akhirnya membuat Presiden Joko
Widodo (Jokowi) 'turun gunung' untuk mengklarifikasi berbagai asimetris informasi (baca: hoaks)
yang beredar di masyarakat terkait konten dari omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Sekembali dari Pulang Pisau, di Kalimantan Tengah, pada Jumat 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi
memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia tentang maksud dan tujuan dibentuknya
regulasi itu.

OMNIBUS LAW DAN KOMUNIKASI PUBLIK

AKSI demonstrasi mahasiswa dan buruh sejak 5-7 Oktober lalu akhirnya membuat Presiden Joko
Widodo (Jokowi) 'turun gunung' untuk mengklarifikasi berbagai asimetris informasi (baca: hoaks)
yang beredar di masyarakat terkait konten dari omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Sekembali dari Pulang Pisau, di Kalimantan Tengah, pada Jumat 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi
memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia tentang maksud dan tujuan dibentuknya
regulasi itu. Argumen penting Presiden menyebutkan, ada 3 aspek penting yang menjadi
argumentasi pemerintah menerbitkan UU itu; pertama, dampak pandemi covid-19 dipastikan
mengganggu perekonomian bangsa, sehingga mengganggu kehidupan 10,4 juta pekerja. Terdiri
dari 6,9 juta pekerja menganggur dan 3,5 pekerja terdampak. Hal itu diperparah dengan
masuknya 2,9 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Artinya, dampak pandemi
membuat pemerintah berpikir keras menyatakan kehadirannya terhadap sebanyak 13,3 juta
penduduk yang membutuhkan pekerjaan memadai.

Kedua, memberi ruang kemudahan bagi masyarakat memulai usaha mikro dan kecil. Salah
satunya, kemudahan perizinan berusaha, baik dari segi legalitas, modal awal yang harus
disediakan hingga pemangkasan rantai birokrasi perizinan. Selama ini, kalangan dunia usaha
mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh perizinan
sehingga menciptakan high cost economy . Akibatnya, harga jual menjadi mahal dan tidak
kompetitif, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Ketiga, melalui pemangkasan rantai birokrasi dipastikan menurunkan tarif pengurusan perizinan
sehingga menjadi sangat efektif. Siluman-siluman yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya

152