Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 151

Judul               Resmi! Karyawan Kontrak hingga Pekerja Lepas Gugat UU Ciptaker ke
                                    MK
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2020/10/13/002432/resmi-karyawan-
                                    kontrak-hingga-pekerja-lepas-gugat-uu-ciptaker-ke-mk
                Jurnalis            Agung Sandy Lesmana
                Tanggal             2020-10-13 00:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Setelah memicu gerakan protes dari lapisan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia,
              uji  materi  alias  judicial  review  terhadap  Omnibus  Law  Undang  Undang  Cipta  Kerja  akhirnya
              bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti dikutip wartawan Suara.com dalam laman resmi
              MK, Senin (13/10/2020), sudah ada dua permohonan pengujian materil terhadap UU Cipta Kerja.


              RESMI! KARYAWAN KONTRAK HINGGA PEKERJA LEPAS GUGAT UU CIPTAKER KE
              MK

              Setelah memicu gerakan protes dari lapisan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia,
              uji  materi  alias  judicial  review  terhadap  Omnibus  Law  Undang  Undang  Cipta  Kerja  akhirnya
              bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

              Seperti dikutip wartawan Suara.com dalam laman resmi MK, Senin (13/10/2020), sudah ada dua
              permohonan pengujian materil terhadap UU Cipta Kerja.

              Permohonan pertama diajukan oleh Dewa Putu Reza pekerjaan karyawan kontrak dan Ayu Puteri
              sebagai pekerja lepas (freelance).
              Dalam pokok perkara yang diajukan mereka ke MK untuk di uji materi yakni Pasal 59, Pasal 156
              ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 79 ayat (2) huruf b, dan Pasal 78 ayat (1) huruf b pada
              bagian kedua tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UU
              NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

              UU Ciptaker dianggap pemohon tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap
              status  kepegawaiannya.  Sebab,  UU  Cipta  Kerja  disebut  memberikan  kewenangan  bagi
              perusahaan untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) secara terus menerus
              kepada karyawan tanpa batasan waktu perubahan.






                                                           150
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156