Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 150
Tuntutan yang diusung dalam aksi nasional lanjutan itu setidaknya 2 hal. Pertama, mendesak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan executive review dengan cara menerbitkan Perppu
untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, mendesak DPR melakukan legislative review untuk
membatalkan UU Cipta Kerja.
Meski diakuinya sebelumnya pernah masuk sebagai tim perumus yang ikut membahas RUU Cipta
Kerja, tapi Iqbal merasa dikhianati karena apa yang telah disepakati ternyata tidak masuk dalam
UU Cipta Kerja jika mengacu draf yang beredar setelah rapat paripurna DPR. "Kesepakatan ketika
itu dikembalikan saja (klaster ketenagakerjaan, red) mengacu UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata dia.
Dari 10 isu dalam klaster ketenagakerjaan yang disorot, Iqbal menyebut 4 diantaranya.
Pertama, upah minimum. Dia membenarkan upah minimum masih diatur dalam UU Cipta Kerja,
tapi bentuknya hanya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota bersyarat.
Iqbal mengaku tidak mengerti kenapa ada frasa "bersyarat". Padahal, jelas sebagaimana diatur
konvensi ILO No.133 yang intinya menyebut upah minimum adalah jaring pengaman (safety
net).
"Karena itu, lebih baik pengaturannya dikembalikan sebagaimana diatur UU No.13 Tahun 2003
yang telah mengakomodir konvensi ILO itu," kata Said.
Kedua, hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing. Iqbal menepis
klaim pemerintah yang menyebut ketentuan ini mengatur perlindungan buruh. Iqbal
menegaskan UU Cipta Kerja menghapus batas waktu PKWT yang sebelumnya membatasi paling
lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
149
