Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting,yang pada
akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen,"
neutral - Bukhori Yusuf (Anggota F-PKS) FPKS telah menyampaikan secara tertulis untuk minta
mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu,

negative - Bukhori Yusuf (Anggota F-PKS) Ini kaitannya dengan masalah proses yang tentu saya
sangat menyayangkan sekali

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian kami mendiskusikannya
karenabeliau jugabersama pengurus PBNU yang lain,

negative - Bukhori Yusuf (Anggota F-PKS) Ini kaitannya dengan masalah proses yang tentu saya
sangat menyayangkan sekali

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian kami mendiskusikannya
karenabeliau jugabersama pengurus PBNU yang lain,

Ringkasan

Salah satu hal yang selalu disebut-sebut pemerintah saat berbicara urgensi Omnibus Law Cipta
Kerja adalah meningkatkan investasi. Iklim investasi di Indonesia empat tahun terakhir
sebenarnya tidak terlalu buruk, namun pemerintah menilai bahwa regulasi perlu disempurnakan
agar ekonomi lebih melesat Investasi juga diharapkanberbanding lurus dengan terciptanya
lapangan kerja. Di sisi lain pengamat menilai bahwa realisasi di lapangan nanti tidak akan
semudah yang diprediksi. Peneliti lnstitute for Development of Economics and Finance (Indef)
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa pengesahan omnibus law cipta kerja jus
trukontradiktif terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas investasi. Pasalnya, banyak
peraturan terkait perlindungan pekerja dan lingkungan diubah

POTENSI KONTRADIKSI DENGAN MISI GENJOT INVESTASI

Salah satu hal yang selalu disebut-sebut pemerintah saat berbicara urgensi Omnibus Law Cipta
Kerja adalah meningkatkan investasi. Iklim investasi di Indonesia empat tahun terakhir
sebenarnya tidak terlalu buruk, namun pemerintah menilai bahwa regulasi perlu disempurnakan
agar ekonomi lebih melesat Investasi juga diharapkanberbanding lurus dengan terciptanya
lapangan kerja. Di sisi lain pengamat menilai bahwa realisasi di lapangan nanti tidak akan
semudah yang diprediksi.

Peneliti lnstitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara
menilai bahwa pengesahan omnibus law cipta kerja jus trukontradiktif terhadap upaya untuk
meningkatkan kualitas investasi. Pasalnya, banyak peraturan terkait perlindungan pekerja dan
lingkungan diubah.

Padahal, investor dari negara maju bakal melihat regulasi negara tujuan sebelum memutuskan
berinvestasi. Memastikan investasi yang memenuhi standar. Khususnya, bagi investor yang
berasal dari Jepang, Amerika Serikat (AS), maupun negara-negara Eropa. "Mereka memiliki
prinsip terkait keadilan hak pekerja atau/air labor, tempat kerja yang layak atau decent work,
dan berwawasan lingkungan. Poin-poin tersebuttidakdidapatkan dalam Omnibus Law Cipta
Kerja," tegasnya saat dihubungi Jawa Pos (/PG), Ahad (11/10).

Bukan tidak mungkin, kata Bhima, Omnibus Law akan merugikan dalam jangka panjang. Selain
mengundang polemik dan mogok kerja, investor akan mencermati berapa banyak peraturan
258