Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 262
buruh. Seusai menemui Said Aqil, Menaker Ida berencana berkeliling keberbagai elemen
masyarakat lain. Tujuannya pun sama.
Setalah UU Ciptaker disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu,Ida
mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah
(PP) yang akan menjadi turunan dari UU terkait klaster ketenagakerjaan. Menurutnya,
pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja selama proses perumusan PR Bahkan
pihaknya mengundang serikat pekerja untuk memberikan masukan. Dalam kesempatan yang
sama Ketua PBNU Said menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi atau judicial
reviewUU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsitusi Imbau Perguruan Tinggi Bantu Sosialisasi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Nizam mengeluarkan surat
imbauan terkait dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU
Ciptaker. Secara resmi surat untuk seluruh pimpinan perguruan tinggi itu, tersebut berjudul
imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Ciptaker Tetapi surat itu dikeluarkan
dengan memperhatikan situasi akh-ir-a kliir yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Terutama
terkait dengan tanggapan atas diterbitkannya UU Ciptaker. Ada tujuh poin yang dikeluarkan
Dirjen Dikti Ke-mendibud dalam surat tertanggal 9 Oktober itu Di antaranya adalah pimpinan
perguruan tinggi menjaga ketenanganan dan suasana pembelajaran yang kondusif di kampus
masing-masing. Kemudian pimpinan kampus diminta untuk mengimbau mahasiswanya tidak
turut serta dalam kegiatan demonstrasi Sebab dapat membahayakan keselamatan dan
kesehatan mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.
Pimpinan peiguruan tinggi juga diminta membantu sosialisasi isi UU Ciptaker serta mendorong
ka-jian-kajian akademis objektif dari UU itu Selanjutnya hasil kajian atau pemikiran secara
akademis objektif itu disampaikan ke pemerintah atau DPR Para dosen juga diminta untuk
mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual ketika mengkritisiUUCiptaker Sebaliknya
dosen diminta tidak memprovokasi mahasiswa untuk ikut aksi demonstrasi Dimintai komentar
soal surat tersebut, Nizam tidak banyak komentar. Dia hanya menegaskan bahwa surat itu tidak
bermaksud meminta para rektor atau pimpinan kampus melarang mahasiswa ikut aksi
demonstrasi. Sementara itu jajaran Forum Rektor Indonesia (FRI) kemarin menyampaikan
pernyataan resmi tentang situasi nasional pasca pengesahan UU Ciptaker Ketua FRI Prof Arif
Satria mengatakan banyaknya jumlah peraturan perundangan yang diintegrasikan dalam UU
Ciptaker menimbulkan kompleksitas tersendiri. 'Baik dari sisi substansi maupun sisi hukum," kata
rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Menurut dia seyogyanya dalam menggodok UU Ciptaker dilakukan dengan lebih hati-hati dengan
memperluas partisipasi public, pelibatan banyak ahli, dan dikerjakan dalam waktu yang tepat.
Ada sejumlah poin penting yang disampaikan FRI. Diantaranya adalahFRI mengharapkan
pemerintah dan DPR selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan
kritis dari berbagai pihak. Mereka juga akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR
setelah mencermati dan menyusur UU Ciptaker versi final. Khususnya poin-poin krusial dan
menjadi perhatian masyarakat. Sehingga pemerintah dalam mengambil solusi alternatif dan
dimungkinkan secara hukum.
"ERIberharap proses pengesahan RUU Cipta Kerjayang menimbulkan gejolak ini dapat menjadi
bahan pelajaran untuk kita semua," tutur Arif. Bahwa semua pihak harus memperkuat modal
sosial, berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa, (agf/han/lum/ deb/wan/lyn/jpg)
261