Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 262

buruh.  Seusai  menemui  Said  Aqil,  Menaker  Ida  berencana  berkeliling  keberbagai  elemen
              masyarakat lain. Tujuannya pun sama.
              Setalah  UU  Ciptaker  disahkan  dalam  rapat  paripurna  DPR  pada  tanggal  5  Oktober  lalu,Ida
              mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah
              (PP)  yang  akan  menjadi  turunan  dari  UU  terkait  klaster  ketenagakerjaan.  Menurutnya,
              pemerintah  sangat  terbuka  kepada  serikat  pekerja  selama  proses  perumusan  PR  Bahkan
              pihaknya mengundang serikat pekerja untuk memberikan masukan. Dalam kesempatan yang
              sama Ketua PBNU Said menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi atau judicial
              reviewUU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsitusi Imbau Perguruan Tinggi Bantu Sosialisasi

              Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  (Dirjen  Dikti)  Kemendikbud  Nizam  mengeluarkan  surat
              imbauan  terkait  dengan  banyaknya  gelombang  aksi  demonstrasi  mahasiswa  menolak  UU
              Ciptaker.  Secara  resmi  surat  untuk  seluruh  pimpinan  perguruan  tinggi  itu,  tersebut  berjudul
              imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Ciptaker Tetapi surat itu dikeluarkan
              dengan memperhatikan situasi akh-ir-a kliir yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Terutama
              terkait dengan  tanggapan  atas diterbitkannya  UU  Ciptaker.  Ada  tujuh  poin  yang  dikeluarkan
              Dirjen Dikti Ke-mendibud dalam surat tertanggal 9 Oktober itu Di antaranya adalah pimpinan
              perguruan tinggi menjaga ketenanganan dan suasana pembelajaran yang kondusif di kampus
              masing-masing.  Kemudian  pimpinan  kampus  diminta  untuk  mengimbau  mahasiswanya  tidak
              turut  serta  dalam  kegiatan  demonstrasi  Sebab  dapat  membahayakan  keselamatan  dan
              kesehatan mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.

              Pimpinan peiguruan tinggi juga diminta membantu sosialisasi isi UU Ciptaker serta mendorong
              ka-jian-kajian  akademis  objektif  dari  UU  itu  Selanjutnya  hasil  kajian  atau  pemikiran  secara
              akademis  objektif  itu  disampaikan  ke  pemerintah  atau  DPR  Para  dosen  juga  diminta  untuk
              mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual ketika mengkritisiUUCiptaker Sebaliknya
              dosen diminta tidak memprovokasi mahasiswa untuk ikut aksi demonstrasi Dimintai komentar
              soal surat tersebut, Nizam tidak banyak komentar. Dia hanya menegaskan bahwa surat itu tidak
              bermaksud  meminta  para  rektor  atau  pimpinan  kampus  melarang  mahasiswa  ikut  aksi
              demonstrasi.  Sementara  itu  jajaran  Forum  Rektor  Indonesia  (FRI)  kemarin  menyampaikan
              pernyataan resmi tentang situasi nasional pasca pengesahan UU Ciptaker Ketua FRI Prof Arif
              Satria  mengatakan banyaknya jumlah peraturan  perundangan  yang  diintegrasikan  dalam  UU
              Ciptaker menimbulkan kompleksitas tersendiri. 'Baik dari sisi substansi maupun sisi hukum," kata
              rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

              Menurut dia seyogyanya dalam menggodok UU Ciptaker dilakukan dengan lebih hati-hati dengan
              memperluas partisipasi public, pelibatan banyak ahli, dan dikerjakan dalam waktu yang tepat.
              Ada  sejumlah  poin  penting  yang  disampaikan  FRI.  Diantaranya  adalahFRI  mengharapkan
              pemerintah dan DPR selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan
              kritis dari berbagai pihak. Mereka juga akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR
              setelah  mencermati  dan  menyusur  UU  Ciptaker  versi  final.  Khususnya  poin-poin  krusial  dan
              menjadi  perhatian  masyarakat.  Sehingga  pemerintah  dalam  mengambil  solusi  alternatif  dan
              dimungkinkan secara hukum.
              "ERIberharap proses pengesahan RUU Cipta Kerjayang menimbulkan gejolak ini dapat menjadi
              bahan pelajaran untuk kita semua," tutur Arif. Bahwa semua pihak harus memperkuat modal
              sosial, berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa, (agf/han/lum/ deb/wan/lyn/jpg)









                                                           261
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267