Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Ringkasan

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin membeberkan alasan pemerintah dan DPR RI
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja saat masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi bukan menjadi halangan untuk mengerjakan urusan-urusan vital. Oleh
karenanya, menurut Ali Ngabalin tak perlu ada yang dipertanyakan kendati UU Cipta Kerja
disahkan dalam masa pandemi.

NGABALIN UNGKAP ALASAN UU CIPTA KERJA DISAHKAN SAAT PANDEMI

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin membeberkan alasan pemerintah dan DPR RI
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja saat masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi bukan menjadi halangan untuk mengerjakan urusan-urusan vital.
"Nah UU ini kenapa (disahkan) pada saat pandemi, bapak presiden kan berkali-kali juga
mengatakan bahwa tidak berarti saat masa pandemi kita enggak boleh berbuat sesuatu. Kita
mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita juga mesti sesuaikan dengan protokol kesehatan
ya," kata Ali Ngabalin dalam wawancara khusus program Liputan6 SCTV, Minggu (11/10).

Oleh karenanya, menurut Ali Ngabalin tak perlu ada yang dipertanyakan kendati UU Cipta Kerja
disahkan dalam masa pandemi. "Dalam posisi seperti inilah maka tak perlu ada yang disalahkan
atau disangsikan kalau UU Cipta Kerja dalam masa pandemi ini juga perlu perhatian penting bagi
pemerintah, kemudian juga mengusulkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagai suatu kepentingan komunal," papar dia.

Ali Ngabalin menjelaskan bahwa lahirnya UU ini dilatarbelakangi akan fakta bahwa pandemi
begitu berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Di mana angka pemutusan hubungan kerja
atau PHK juga pada masa ini meningkat.

"Tidak banyak orang tahu bahwa sekitar 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak
selama pandemi ini. Kemudian ada 2,1 juta yang PHK, kemudian 1,4 juta dirumahkan. Dari data-
data inilah sehingga memang mengacu pada pekerja yang mendaftar pada program Kartu
Prakerja, kemudian terdapat lebih dari 33 juta pekerja yang memerlukan bantuan karena
dampak pandemi Covid-19," ucap Ali Ngabalin.

UU ini, kata dia menjadi alat guna menyelesaikan beragam masalah imbas pandemi tersebut.
"UU ini adalah instrumen di mana lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya bagi data-data yang
saya kemukakan itu," jelasnya Ali Ngabalin juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja merupakan
suatu bentuk penyederhanaan dari sekian banyak undang-undang. "UU Cipta Kerja ini bentuk
dari penyederhanaan, sekali lagi bentuk dari penyederhanaan, sinkronisasi serta pemangkasan
birokrasi berbelit-belit tumpang tindih di antara satu dengan yang lain," ujarnya.

Memanfaatkan Bonus Demografi Ngabalin juga menyebut hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja
(Ciptaker) untuk memanfaatkan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Dengan adanya
UU ini, menurut dia, bonus demografi yang akan dialami Indonesia bisa digunakan untuk
mengeluarkan negara ini dari kelompok negara berkembang.

"UU Cipta Kerja ini salah satu yang terpenting adalah memanfaatkan bonus demografi yang kita
miliki, untuk apa? Untuk harus bisa keluar dari jebakan negara-negara yang berpenghasilan
menengah. Ini juga yang sering kali jadi pertanyaan banyak ke kita," jelasnya. Menurut dia, UU
ini menjanjikan terbukanya lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan muda di Indonesia.
"Mereka yang tamat SMA, mereka yang tamat STM dan sebagainya, UU ini bisa menjadi suatu
instrumen seluas-luasnya. Apalagi para pekerja, para pencari kerja dengan gampang," ucapnya.
Reporter: Yopi Makdori Sumber: Liputan6.com [bal] Memanfaatkan Bonus Demografi.
256