Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

"Namun investor besar harus mau bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun mikro
kedi, dan usaha menengah (UMKM) yang tertuang dalam Omnibus Law," tegas mantan ketua
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIP-MI) itu.

Kalangan dunia usaha juga menyuarakan keberpihakannya pada omnibus law. Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa UU Cipta Kerja
diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan
lapangan kerja. Rosan menegaskan bahwa UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan
berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja,
melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama
UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar
untuk menjawab kebutuhan angkatan kerjayang terus bertambah Menurut Rosan, dengan
adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat. "Penciptaan lapangan kerja
harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7 persen untuk
membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting,yang pada akhirnya akan
mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen," ujar Rosan.

Harus Gandeng Buruh Bahas Regulasi Turunan

Belum adanya draf final mendorong kubu penentang pengesahan UU Ciptaker di DPR menuntut
draf tersebut FraksiPKSmeminta secara resmi melalui surat agarBadan Legislasi memberikan
salinan draf final UU Ciptaker untuk mereka pelajari. "FPKS telah menyampaikan secara tertulis
untuk minta mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu," terang Anggota F-
PKS Bukhori Yusuf. Ini penting ntuk mengurangi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di
antara anggota DPR sendiri.

Dia juga berharap pembahasan UU yang terkesan buru-buru ini tidakterulang lagi ke depan.
Karena tidak sesuai dengan tatib DPR. "Ini kaitannya dengan masalah proses yang tentu saya
sangat menyayangkan sekali," lanjutnya.

Sementara itu, pimpinan DPR RI mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama
kelompok buruh dalam membahas regulasi turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak
"Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja," terang Ketua DPR RI Puan
Maharani.

DPR BI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan
man-faat yang adil bagi semua pihak Regulasi turunan yang harus dibahas bersama buruh di
antaranya adalah tentang pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing,
serta tentang hubungan kerjadan waktu kerja. DPR RI akan mengawasi penerapan UU Cipta
Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat Apabila undang-undang itu dinilai belum
sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-
undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang
tersebut dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj beserta jajaran pengurus PBNU tujuannya
memberikan penjelasan tentang Omnibus Law UU Cipta KerjaSabtu lalu (10/10). Khususnya
terkait klaster ketenagakerjaan.

"Kemudian kami mendiskusikannya karenabeliau jugabersama pengurus PBNU yang lain," kata
Ida. Menurut Ida, setelah didiskusikan, Said Aqil menjadi lebih memahami duduk persoalan
Menakerlda pun memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak

260