Page 176 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pengalihan Pekerjaan

Ketentuan Khusus

Latar Belakang:
Ruang lingkup pekerjaan Unit Kerja pengelola outsourcing khususnya pengemudi dan petugas kebersihan dipandang masih
mengatur hal-hal yang bersifat umum, sehingga perlu diperjelas dengan ruang lingkup pekerjaan yang mengatur lebih rinci agar
pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan terkait pengalihan pekerjaan khususnya pengemudi dan petugas kebersihan di PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Ruang lingkup pekerjaan Unit Kerja Pengelola Alih Daya (Outsourcing) antara lain sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya terkait dengan pelaksanaan Alih Daya (Outsourcing) yang akan
dikerjakannya;
2. Membuat standar ketentuan pelaksanaan alih daya kegiatan penunjang yang menjadi tanggung jawabnya untuk
dijadikan acuan bagi Unit Kerja Pengguna, yang mengatur mengenai:
1. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional kegiatan penunjang yang dialihdayakan, yang
diantaranya meliputi kriteria kegiatan yang akan dialihdayakan serta analisa resiko atas kegiatan yang
akan dialihdayakan tersebut;
2. Mekanisme pengajuan tagihan dan pembayaran tagihan biaya jasa alih daya (outsourcing);
3. Standar dan mekanisme penilaian kinerja Personil.
3. Melakukan assessment/penilaian kinerja Vendor sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan standar
monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan;
4. Menindaklanjuti hasil penilaian/evaluasi kinerja Vendor yang telah dilakukan masing-masing Unit Kerja, dengan
mengusulkan kepada Unit Kerja Pembina untuk memberikan tindakan kepada Vendor sesuai PKS yang telah
disepakati;
5. Memastikan hasil penilaian/evaluasi kinerja Personil yang telah dilakukan unit kerja Pengguna ditindaklanjuti
oleh Vendor agar diperoleh Personil yang perform;
6. Mengusulkan kepada unit kerja Pembina, untuk menerbitkan Surat Peringatan/Teguran atas wanprestasi yang
dilakukan oleh Vendor;
7. Menjalin hubungan yang harmonis dan kerjasama yang konstruktif dengan Vendor guna kelancaran pelaksanaan
Alih Daya di lapangan.
2. Untuk memastikan pelaksanaan Alih Daya (Outsourcing) masing-masing kegiatan penunjang di Kantor Wilayah sesuai
dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Pengelola, maka ditetapkan pejabat pengelola
operasional Alih Daya untuk masing-masing Kegiatan Penunjang di Kantor Wilayah.
3. Unit Kerja Pengelola Alih Daya (Outsourcing) pengemudi adalah Divisi Pengamanan Korporasi.
4. Untuk memastikan pelaksanaan Alih Daya (Outsourcing) kegiatan penunjang pengemudi di Kantor Wilayah sesuai dengan
standar pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Pengelola, maka Assistant Manager Pengamanan Korporasi
ditetapkan pejabat pengelola operasional alih daya pengemudi di Kantor Wilayah.
5. Unit Kerja Pengelola untuk alih daya (Outsourcing) petugas kebersihan adalah Divisi Pengelolaan Aset.
6. Untuk memastikan pelaksanaan Alih Daya (Outsourcing) kegiatan penunjang petugas kebersihan di Kantor Wilayah sesuai
dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Pengelola, maka Assistant Manager Pengelolaan Aset
ditetapkan pejabat pengelola operasional alih daya petugas kebersihan di Kantor Wilayah.

Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 7 tahun 2018 tentang Tugas dan Kewenangan Unit Kerja Pengelola Alih Daya (Outsourcing) Pengemudi
dan Petugas Kebersihan.

176