Page 178 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pembentukan Komite

Majelis Disiplin (1 dari 2)

Latar Belakang:
Demi memastikan objektifitas dalam penjatuhan atau pembebasan sanksi atas suatu pelanggaran, maka perlu dibentuk Majelis
Disiplin.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Majelis Disiplin Wilayah (MDW) dan Majelis Disiplin Pusat (MDP) di PT
PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Majelis Disiplin Wilayah (MDW):
1. Secara kelembagaan susunan Majelis Disiplin Wilayah (MDW) terdiri dari:
1. Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan Supporting, yang karena fungsi dan jabatannya
menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga MDW;
2. Manajer SDM Kantor Wilayah, yang karena fungsi dan jabatannya menjabat sebagai Sekretaris
merangkap Anggota Lembaga MDW;
3. Para Manajer Kantor Wilayah yang karena fungsi dan jabatannya menjabat sebagai Anggota Lembaga
MDW;
4. Legal Officer pada Kantor Wilayah, yang karena fungsi dan jabatannya menjabat sebagai Anggota
Lembaga MDW.
2. Untuk memeriksa suatu kasus pelanggaran, Majelis Disiplin Wilayah (MDW) melaksanakan rapat pemeriksaan
pelanggaran;
3. Rapat pemeriksaan pelanggaran dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang
anggota;
4. Wewenang Majelis Disiplin Wilayah (MDW) dan Tugas Rapat Majelis Disiplin Wilayah (MDW):

Wewenang Majelis Disiplin Wilayah Tugas Rapat Majelis Disiplin Wilayah (MDW)
(MDW)
1. Memeriksa dan 1. Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran,
merekomendasikan selanjutnya disebut LHP, dari SPI;
penjatuhan/pembebasan sanksi 2. Menguji keabsahan Alat Bukti yang ada;
terhadap Pelaku/Pelaku 3. Meneliti kasus Pelanggaran dihubungkan dengan Alat Bukti
Pembantu, di lingkungan Kantor yang ada guna diperoleh suatu kejelasan mengenai:
Wilayah dan unit kerja di 1. Kronologis kejadian;
bawahnya; 2. Jenis Pelanggaran yang terjadi;
2. Menghadirkan Pelaku dan Saksi 3. Pelaku dan/atau Pelaku Pembantu;
guna dimintakan keterangan; 4. Terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan.
3. Memberitahukan secara tertulis 4. Membuat suatu kesimpulan atas suatu kasus Pelanggaran
kepada Pelaku/Pelaku Pembantu yang teijadi disertai dengan kesimpulan mengenai
bahwa perkaranya akan diperiksa Pelaku/Pelaku Pembantu atas kasus Pelanggaran tersebut
MDW; serta ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya;
4. Melimpahkan berkas Pelanggaran 5. Memberikan rekomendasi mengenai
kepada MDP jika jenis sanksinya penjatuhan/pembebasan sanksi atau tindak lanjut lainnya
menjadi kewenangan Direksi; bila dianggap perlu.
5. Meminta SPI untuk melengkapi
berkas pemeriksaan apabila
belum lengkap.

5. Rapat Majelis Disiplin Wilayah (MDW) dapat menghadirkan SPI sebagai narasumber dalam membahas kasus
pelanggaran yang terjadi;
6. Majelis Disiplin Wilayah (MDW) tidak berwenang memeriksa dan merekomendasikan pembebanan kerugian
Perusahaan;
7. Majelis Disiplin Wilayah (MDW) tidak berwenang memeriksa kasus Pelanggaran yang di dalamnya diduga
terdapat keterlibatan Pemimpin Wilayah, dan wajib melimpahkan seluruh berkas Pelanggaran ke Direktur yang
membidangi SDM guna diperiksa oleh MDP.

178