Page 179 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pembentukan Komite

Majelis Disiplin (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
2. Majelis Disiplin Pusat (MDP):
1. Secara kelembagaan susunan Majelis Disiplin Pusat (MDP) terdiri dari:
1. Jeneral Manajer yang membidangi Hubungan Industrial, yang karena fungsi dan jabatannya menjabat
sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga MDP;
2. Manajer yang membidangi Hubungan Industrial, yang karena fungsi dan jabatannya menjabat sebagai
Sekretaris merangkap Anggota Lembaga MDP;
3. Para Jeneral Manajer yang karena fungsi dan jabatannya menjabat sebagai Anggota Lembaga MDP;
4. Legal Officer yang membidangi Hubungan Industrial, yang karena fungsi dan jabatannya menjabat
Anggota Lembaga MDP.
2. Untuk memeriksa suatu kasus pelanggaran, Majelis Disiplin Pusat (MDP) melaksanakan rapat pemeriksaan
pelanggaran;
3. Rapat pemeriksaan pelanggaran dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang
anggota;
4. Wewenang Majelis Disiplin Pusat (MDP) dan Tugas Rapat Majelis Disiplin Pusat (MDP):

Wewenang Majelis Disiplin Pusat (MDP) Tugas Rapat Majelis Disiplin Pusat (MDP)
1. Memeriksa dan merekomendasikan 1. Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran,
penjatuhan/pembebasan sanksi selanjutnya disebut LHP, dari SPI;
terhadap Pelaku/Pelaku Pembantu, di 2. Menguji keabsahan Alat Bukti yang ada;
lingkungan Kantor Pusat dan 3. Meneliti kasus Pelanggaran dihubungkan dengan Alat
limpahan dari Kantor Wilayah; Bukti yang ada guna diperoleh suatu kejelasan mengenai:
2. Menghadirkan Pelaku dan Saksi guna 1. Kronologis kejadian;
dimintakan keterangan; 2. Jenis Pelanggaran yang terjadi;
3. Memberitahukan secara tertulis 3. Pelaku dan/atau Pelaku Pembantu;
kepada Pelaku/Pelaku Pembantu 4. Terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan;
bahwa perkaranya akan diperiksa 5. Membuat kesimpulan atas suatu kasus
MDP, dalam hal Pelaku/Pelaku Pelanggaran yang terjadi disertai dengan
Pembantu berkedudukan di Kantor kesimpulan mengenai Pelaku/Pelaku Pembantu
Pusat; atas kasus Pelanggaran tersebut serta
4. Meminta SPI untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang dilanggamya;
berkas pemeriksaan apabila belum 6. Memberikan rekomendasi mengenai
lengkap; penjatuhan/pembebasan sanksi atau tindak
5. Memberikan rekomendasi mengenai lanjut lainnya bila dianggap perlu.
penjatuhan sanksi.
5. Rapat Majelis Disiplin Pusat (MDP) dapat menghadirkan SPI sebagai narasumber dalam membahas kasus
pelanggaran yang terjadi;
6. Majelis Disiplin Pusat (MDP) tidak berwenang memeriksa dan merekomendasikan pembebanan kerugian
Perusahaan.

Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2014 tentang Proses Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Intern.

179