Page 172 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 172
Pengalihan Pekerjaan
Ketentuan Umum (3 dari 5)
Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
4. Pola Alih Daya (lanjutan):
3. Pola Alih Daya setiap Kegiatan Penunjang: Pola Alih Daya yang dapat diterapkan untuk masing-masing Kegiatan
Penunjang di Perusahaan adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Penunjang Pola Alih Daya
1 Call center Pemborongan Pekerjaan (BPO)
2 Pemasaran Pemborongan Pekerjaan (BPO)
3 Penagih (collection) Pemborongan Pekerjaan (BPO)
4 Sekretaris Pemborongan Pekerjaan (BPO)
5 Resepsionis Pemborongan Pekeqaan (BPO)
6 Kurir untuk pengantaran dokumen dan arsip Pemborongan Pekerjaan (BPO)
7 Data entry Pemborongan Pekerjaan (BPO)
8 Petugas kebersihan Tenaga Kerja atau Pemborongan Pekerjaan (BPO)
9 Petugas keamanan Tenaga Kerja atau Pemborongan Pekerjaan (BPO)
10 Pengemudi Tenaga Kerja atau Pemborongan Pekerjaan (BPO)
4. Penentuan pola Alih Daya untuk kegiatan penunjang petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi
didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
Tenaga Kerja Pemborongan Pekerjaan (BPO)
Vendor menyediakan personil Alih Daya sesuai Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan
dengan spesifikasi yang ditentukan Perusahaan, menjadi tanggung jawab Vendor sesuai dengan
sedangkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan kompetensi/keahlian Personil Alih Daya. Perusahaan
pekerjaan yang dilakukan personil Alih Daya menitikberatkan pada hasil pelaksanaan peketjaan
ditetapkan oleh Perusahaan. yang harus dipenuhi Vendor.
5. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Alih Daya:
1. Pelaksanaan pengadaan jasa Alih Daya Kegiatan Penunjang dapat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi;
2. Sentralisasi pengadaan jasa Alih Daya adalah pengadaan jasa Alih Daya di seluruh atau beberapa wilayah
Perusahaan yang dilaksanakan secara terpusat di Kantor Pusat Perusahaan;
3. Desentralisasi pengadaan jasa Alih Daya adalah pengadaan jasa Alih Daya yang dilakukan di masing-masing Kantor
Wilayah dan/atau Kantor Pusat Perusahaan;
4. Penetapan pelaksanaan pengadaan ditetapkan oleh unit kerja Pengelola melalui keputusan Direksi.
172
