Page 170 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pengalihan Pekerjaan

Ketentuan Umum (1 dari 5)

Latar Belakang:
Tuntutan bisnis yang begitu tinggi menyebabkan Perusahaan harus fokus pada kegiatan pokok (core business) agar dapat
bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menyerahkan
pelaksanaan pekerjaan penunjang dengan menggunakan mekanisme Alih Daya sebagaimana di atur dalam Pasal 65 dan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Maksud dan Tujuan:
Standar pengelolaan Alih Daya di Perusahaan perlu diatur dalam sebuah kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi Unit Kerja
yang terkait dengan pengelolaan Alih Daya di Perusahaan.

Pernyataan Kebijakan:
1. Kriteria utama Kegiatan Penunjang yang dapat dialihdayakan: kriteria utama Kegiatan Penunjang yang dapat dialihdayakan
di Perusahaan mengacu pada surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/NB.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki tingkat risiko yang rendah;
2. Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang pergadaian;
3. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional pergadaian;
4. Kriteria tertuang dalam kebijakan Perusahaan;
5. Segala risiko tetap melekat pada Perusahaan.
2. Jenis Kegiatan Penunjang yang dapat dialihdayakan: berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/NB.2/2017
tanggal 28 Februari 2017, jenis Kegiatan Penunjang Perusahaan vanq dapat dialihdayakan terdiri dari:
1. Jenis Kegiatan Penunjang pada Kegiatan Usaha, yaitu:
1. Call center;
2. Pemasaran;
3. Penagih (collection).
2. Jenis Kegiatan Penunjang pada Kegiatan Pendukung Usaha di Perusahaan terdiri dari :
1. Sekretaris;
2. Resepsionis;
3. Kurir untuk pengantaran dokumen dan arsip;
4. Data entry;
5. Petugas kebersihan;
6. Petugas keamanan;
7. Pengemudi.
3. Pelaksanaan Alih Daya setiap Kegiatan Penunjang:
1. Unit Kerja Pengelola dalam melaksanakan Alih Daya Kegiatan Penunjang harus memperhatikan aspek mitigasi
resiko sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
2. Sekretaris yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan Direksi dan Pemimpin Wilayah tidak dapat
dialihdayakan;
3. Pelaksanaan Alih Daya Kegiatan Penunjang yang saat ini belum terlaksana yaitu Call Center, Pemasaran, Penagih
(collection), Sekretaris, Resepsionis, Kurir untuk pengantaran dokumen & arsip dan Data Entry akan ditetapkan
oleh masing-masing Unit Kerja Pengelola melalui Keputusan Direksi;
4. Pemenuhan kebutuhan jasa Alih Daya dilakukan melalui mekanisme pengadaan sesuai peraturan pengadaan
barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan;
5. Sebagai acuan bagi Unit Kerja Pengguna dan/atau Pejabat Yang Berwenang dalam operasional pelaksanaan
kegiatan penunjang yang dialihdayakan di masing-masing unit kerjanya, Unit Kerja Pengelola menyusun standar
pelaksanaan kegiatan penunjang yang dialihdayakan.

170