Page 168 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemutusan Hubungan Kerja (2 dari 3)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
4. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Perundingan dengan alasan Karyawan mengalami sakit berkepanjangan (lanjutan):
5. Karyawan yang sakit berkepanjangan dengan Tidak Rawat Inap:
1. Dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter yang ditunjuk Perusahaan;
2. Diberikan Cuti Sakit untuk berobat seiama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang seiama 3 (tiga) kali;
3. Seteteh 12 (dua belas) bulan menjalani Cuti Sakit untuk berobat dilakukan pemeriksaan oleh rumah
sakit atau dokter yang ditunjuk Perusahaan;
4. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah sembuh maka
Karyawan harus segera masuk bekerja kembali;
5. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah tidak mampu
bekerja, maka diberhentikan dengan diberikan manfaat pensiun sakit (cacat).
6. Karyawan yang sakit berkepanjangan, dimana Karyawan tetap masuk bekerja tetapi tidak optimal:
1. Dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter yang ditunjuk Perusahaan;
2. Apabila terbukti sakit, maka diberikan Cuti Sakit untuk berobat seiama 4 (empat) bulan dan dapat
diperpanjang seiama 3 (tiga) kali;
3. Setiap perpanjangan cuti, sebagaimana dimaksud pada Point 2 diatas, harus berdasarkan rekomendasi
rumah sakit atau dokter yang ditunjuk Perusahaan;
4. Seteteh 12 (dua belas) bulan menjalani Cuti Sakit untuk berobat dilakukan pemeriksaan oleh rumah
sakit atau dokter yang ditunjuk Perusahaan;
5. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah sembuh maka
Karyawan harus segera masuk bekerja kembali;
6. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah tidak mampu
bekerja, maka diberhentikan dengan diberikan manfaat pensiun sakit (cacat).
7. Ketentuan administrasi pengajuan dan pembenan ijin cuti sakit sebagaimana diatur dalam peraturan tentang Cuti
Karyawan.
5. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Perundingan dengan alasan Karyawan memasuki usia Pensiun:
1. Usia Pensiun Karyawan PKWTT:
1. Usia pensiun untuk kelompok jabatan Staff diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang menduduki kelompok jabatan
Staff yang diangkat sebelum tanggal 01 Januari 2020. usia pensiun yang berlaku adalah pada
usia 56 (lima puluh enam) tahun;
2. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang menduduki kelompok jabatan
Staff yang diangkat setelah tanggal 01 Januari 2020. usia pensiun yang berlaku adalah pada
usia 50 (lima puluh) tahun;
3. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang terikat hubungan kerja sejak
01 Januari 2007, dapat mengajukan pensiun mulai pada usia 50 tahun;
4. Manfaat Pensiun diterima pada saat pensiun.
2. Usia pensiun diluar kelompok jabatan Staff adalah usia 57 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mulai berlaku untuk Karyawan yang pensiun mulai tanggal 01 Januari 2020;
2. Memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut, yang. Apabila tidak memenuhi syarat dan
kriteria, maka usia pensiun tetap pada usia 56 tahun:
1. Karyawan membuat surat pernyataan kesediaan yang diajukan minimal pada saat
Karyawan berusia 3 (tiga) bulan sebelum mencapai usia 55 tahun;
2. Karyawan menyampaikan Surat Keterangan Dokter (SKD) yang menyatakan cakap
dan sehat sehingga mampu bekerja optimal;
3. Karyawan memiliki Performance Level (PL) minimal PL 3 pada saat pengajuan;
4. Tidak berlaku bagi Karyawan yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
5. Usulan Usia Pensiun Karyawan mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari
Komite Human Capital serta dibahas dan disepakati dalam LKS Bipartit.
3. Manfaat Pensiun untuk usia 57 tahun diterima pada saat usia 56 tahun.
2. Usia Pensiun Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Waktu
Kerja Tertentu (PKWT);
3. Pembayaran iuran dan manfaat pensiun Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk masing-
masing usia pensiun, dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai Dana Pensiun.

168