Page 164 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pelanggaran dan Sanksi (2 dari 3)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
3. Perbuatan Yang Diproses Berdasarkan Mekanisme Interen dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1. Jenis pelanggaran yang diproses berdasarkan mekanisme interen dan Hubungan Industrial dan dikategorikan
pelanggaran PKB beserta Jenis Sanksi masing-masing diatur secara terpisah, namun menjadi bagian dari kebijakan
ini;
2. Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Point 1 dapat diturunkan 1 (satu) tingkat atau dinaikkan 1 (salu)
tingkat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
4. Jenis Sanksi:
1. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan Pelanggaran PKB adalah berupa Surat Peringatan, yang terdiri dari SP-I, SP-
II dan SP-III serta tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. SP-I, SP-II dan SP-III diberikan Secara Berurutan maupun Secara Tidak Berurutan dengan ketentuan:
1. Untuk SP-I masa berlaku 3 (tiga) bulan;
2. Untuk SP-II dan SP-III masa berlaku 6 (enam) bulan.
3. Untuk pelanggaran yang dikategorikan berat dapat langsung diberikan SP-III yang merupakan surat peringatan
pertama dan terakhir tanpa didahului SP-I atau SP-II. dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkannya Surat Peringatan dimaksud.
5. Surat Peringatan Yang Diterbitkan Secara Berurutan:
1. Dalam hal Surat Peringatan diterbitkan secara berurutan maka SP-I berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan;
2. Apabila Karyawan melakukan kembali peianggaran masih daiam tenggang waktu 3 (tiga) bulan maka:
1. Diterbitkan SP-II, yang mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan, jika jenis
pelanggarannya dalam kalegori SP-I dan SP-II; atau
2. Diterbitkan SP-III, jika jenis pelanggarannya dalam kategori SP-III.
3. Apabila Karyawan masih melakukan peianggaran dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada Point 2.2, maka:
1. Diterbitkan SP-III untuk jenis peianggaran dalam kategori SP-I atau SP-II, jika sebelumnya telah
diterbitkan SP-II, yang berlaku selama 6 (enam) bulan; atau
2. Dilakukan PHK jika sebelumnya telah diterbitkan SP-III.
4. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SP-I sudah terlampaui jika Karyawan yang
bersangkutan melakukan kembali pelanggaran maka Surat Peringatan yang diterbitkan adalah kembali sebagai
SP-I kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan SP-II atau SP-III;
5. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SP-II sudah terlampaui jika Karyawan yang
bersangkutan melakukan kembali pelanggaran maka Sural Peringatan yang diterbitkan adalah kembali sebagai
SP-I kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan SP-II atau SP-III;
6. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SP-III sudah terlampaui, jika Karyawan yang
bersangkutan melakukan kembali pelanggaran. maka Surat Peringatan yang diterbitkan adalah kembali sebagai
SP-I kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan SP-II atau SP-III.
6. Surat Peringatan Yang Diterbitkan Tidak Secara Berurutan:
1. Surat Peringatan dapat diterbitkan secara tidak berurutan tergantung dari jenis pelanggarannya;
2. Jika pelanggaran yang dilakukan ancaman sanksinya berupa SP-II, maka langsung diterbitkan SP-II yang berlaku
selama 6 (enam) bulan dari sejak langgal ditetapkannya SP-II meskipun sebelumnya Karyawan tersebut tidak
pernah mendapatkan SP-I;
3. Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SP-II Karyawan kembali melakukan
pelanggaran, maka diterbitkan SP-III meskipun pelanggaran yang dilakukan ancaman sanksinya berupa Surat
Peringatan yang lebih rendah;
4. Apabila pelanggaran yang dilakukan dikategorikan berat. maka langsung diterbitkan SP-III sebagai Surat
Peringatan Pertama dan Terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dari sejak tanggal ditetapkannya Surat
Peringatan tersebut;
5. Apabila Karyawan kembali melakukan pelanggaran dalam tenggang waktu masa berlakunya SP-III sebagaimana
dimaksud pada Point 4 diatas maka dilakukan PHK dengan Alasan PHK berupa Peianggaran PKB meskipun jenis
pengulangan pelanggaran tersebut ancaman sanksinya berupa Surat Peringatan yang lebih rendah.

164