Page 160 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemeriksaan Pelanggaran (4 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
10. Pemeriksaan Pada Tingkat Majelis Disiplin Wilayah (MDW):
1. Keputusan Rapat MDW adalah berupa rekomendasi yang berisi:
1. Penjatuhan sanksi atau pembebasan dari ancaman sanksi;
2. Hal-hal lain yang dianggap perlu, seperti misalnya:
1. Dilakukannya Pemeriksaan lanjutan guna menemukan/mengungkap Pelaku lainnya;
2. Dilakukannya Pemeriksaan lanjutan guna mengungkapkan kasus Pelanggaran lain yang
mungkin teqadi sehubungan dengan terungkapnya kasus Pelanggaran yang tengah diperiksa;
3. Dilakukannya tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada Point 1 diambil berdasarkan musyawarah, kecuali apabila tidak terdapat
kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Risalah Rapat MDW dibuat setelah proses pemeriksaan melalui rapat dianggap selesai, yaitu ketika berhasil
menetapkan rekomendasi;
4. Rekomendasi Rapat MDW yang berupa penjatuhan/pembebasan sanksi disampaikan kepada Pemimpin Wilayah
guna memperoleh penetapan;
5. Jika terdapat Rekomendasi Rapat MDW yang berupa penjatuhan sanksi yang menjadi kewenangan Direksi, maka
Risalah Rapat MDW beserta seluruh berkas kasus lengkap wajib dilimpahkan kepada Direktur yang membidangi
SDM guna dilakukan pemeriksaan pada tingkat MDP.
11. Pemeriksaan Pada Tingkat Majelis Disiplin Pusat (MDP):
1. Keputusan Rapat MDP adalah berupa rekomendasi yang berisi:
1. Penjatuhan sanksi atau pembebasan dari ancaman sanksi;
2. Hal-hal lain yang dianggap perlu, seperti misalnya:
1. Dilakukannya Pemeriksaan lanjutan guna menemukan/mengungkap Pelaku lainnya;
2. Dilakukannya Pemeriksaan lanjutan guna mengungkapkan kasus Pelanggaran lain yang
mungkin teqadi sehubungan dengan terungkapnya kasus Pelanggaran yang tengah diperiksa;
3. Dilakukannya tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada Point 1 diambil berdasarkan musyawarah, kecuali apabila tidak terdapat
kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Risalah Rapat MDP dibuat setelah proses pemeriksaan melalui rapat dianggap selesai, yaitu ketika berhasil
menetapkan rekomendasi;
4. Rekomendasi Rapat MDP yang berupa penjatuhan/pembebasan sanksi disampaikan kepada Direksi guna
memperoleh penetapan;
5. Jika terdapat Rekomendasi Rapat MDP yang berupa penjatuhan sanksi yang harus ditetapkan melalui Rapat
Direksi, maka diajukan kepada Direktur yang membidangi SDM guna dibahas dalam Rapat Direksi.
12. Tindakan Sela:
1. Tindakan Sela bukan merupakan suatu bentuk sanksi, bukan sebagai peringatan maupun pembinaan, melainkan
suatu upaya yang diantaranya dilakukan demi kepentingan proses pemeriksaan dan menjaga keadaan hubungan
kerja yang kondusif selama menunggu keputusan yang definitif atas kasus pelanggaran yang terjadi;
2. Tindakan Sela dituangkan dalam Surat Pejabat yang berwenang, berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak
dapat diajukan keberatan apapun;
3. Tindakan sela diantaranya dilakukan untuk:
1. Mencegah Pelaku menghilangkan Barang Bukti;
2. Mencegah Pelaku melakukan kembali Pelanggaran;
3. Mencegah Pelaku mengganggu/menghambat proses pemeriksaan;
4. Mencegah terganggunya ketenangan kerja di unit kerja tempat Pelaku diduga melakukan pelanggaran;
5. Mencegah terganggunya ketenangan kerja bagi seluruh Karyawan pada umumnya akibat dari terjadinya
suatu Pelanggaran;
6. Kepentingan proses pemeriksaan; dan/atau
7. Menjaga suatu hubungan kerja yang kondusif selama menunggu keputusan yang definitif atas kasus
Pelanggaran yang terjadi.

160