Page 155 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Ketentuan Umum (1 dari 2)

Latar Belakang:
Dalam upaya meningkatkan kelangsungan usaha dalam bekerja dan meningkatkan kemajuan Perusahaan dan kesejahteraan
Karyawan, maka perlu diwujudkan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Perusahaan dengan menciptakan Hubungan Industrial
yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Hubungan Industrial di PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Prinsip Dasar Hubungan Industrial:
1. Pelaksanaan hubungan industrial di Perusahaan wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi BUMN, yaitu
ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur secara tegas bahwa hal-hal yang
berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan BUMN ditetapkan
dengan PKB sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. Supaya hubungan industrial antara Perusahaan dan Serikat Pekerja tercipta lebih harmonis dan dinamis, maka
unit kerja yang menangani Hubungan Industrial hanya fokus menangani dan melaksanakan manajemen
hubungan industrial diluar pelaksanaan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeraan, kecuali jika terdapat perselisihan hubungan industrial yang melibatkan Perusahaan sehubungan
pelaksanaan pasal dimaksud.
2. Peran serta Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis:
1. Serikat Pekerja mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban turut serta bersama-sama dengan Perusahaan
untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan melakukan pembinaan terhadap Karyawan
berupa:
1. Memelihara moral kerja para Karyawan;
2. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Karyawan;
3. Menanamkan rasa tanggung jawab pada tiap-tiap diri Karyawan;
4. Mengembangkan kompetensi, kemampuan dan keterampilan para Karyawan;
5. Menumbuhkembangkan rasa memiliki (sense of belonging) para Karyawan terhadap Perusahaan;
6. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Karyawan untuk tidak melakukan fraud maupun hal-
hal lain yang melanggar disiplin;
7. Menanamkan semangat untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan.
2. Untuk melaksanakan ketentuan Point 1 diatas Perusahaan memberikan dana pembinaan dan fasilitas kepada
Serikat Pekerja.
3. LKS Bipartit:
1. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara Perusahaan dengan Karyawan atau Serikat Pekerja guna
menyetesaikan permasalahan PHK, Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan;
2. Perusahaan membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja guna membahas masalah industrial di Perusahaan dan
dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit mengacu pada ketentuan Pasal 106 UU No.
13 Tahun 2003 dan Per.Men.Nakertrans.RI No.Per.32/ MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.

155