Page 151 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Ketentuan Umum

Definisi (3 dari 4)

Definisi (lanjutan):
39. Peraturan Interen adalah produk hukum di lingkungan Perusahaan yang berisi ketentuan yang sifatnya mengatur, norma,
petunjuk, prosedur, dan/atau pedoman, beserta akibat hukumnya, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap
keputusan, langkah, tindakan dan/atau perbuatan hukum lainnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, yang
terdiri dari:
1. Peraturan Direksi/Perjanjian Kerja Bersama;
2. Peraturan Direksi Dengan Pengesahan Oleh Salah Seorang Anggota Direksi Sesuai Dengan Bidang Tugasnya; dan
3. Peraturan Pemimpin Wilayah.
40. Performance Level (PL) adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian sasaran Unit kerja dan atau individu
Karyawan yang dilakukan pada akhir tahun.
41. Pergeseran Unit Kerja adalah tindakan sela berupa pemindahan Karyawan dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya, di
dalam maupun lintas Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
42. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Personil dengan Perusahaan Alih Daya yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.
43. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut PKS adalah dokumen legal berupa perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau
perjanjian penyediaan jasa pekerja yang mengikat kedua belah pihak yaitu Perusahaan dengan Perusahaan Alih Daya.
44. Perjanjian Kerja Bersama, selanjutnya disebut PKB, adalah perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Pegadaian
yang mengatur mengenai Syarat Kerja, yang berkedudukan sebagai peraturan tertinggi di Perusahaan mengenai
ketenagakerjaan/SDM sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, meliputi
pula seluruh Peraturan Bidang SDM sebagai ketentuan pelaksanaan. penjabaran dan aturan teknis pelaksanaan PKB.
45. Personil adalah pekeija Vendor yang melaksanakan kegiatan penunjang Perusahaan sesuai dengan perintah Vendor dan
mendapatkan upah/gaji dan Vendor.
46. Perusahaan adalah PT PEGADAIAN (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01,
Tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz I wan, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, berikut dengan perubahannya.
47. Perusahaan Alih Daya adalah Perusahaan Penerima Pemborongan dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja:
1. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat
untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dari Perusahaan
Pemberi Pekerjaan;
2. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan penunjang Perusahaan Pemberi Pekerjaan melalui
perjanjian penyediaan jasa pekerja.
48. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada
Perusahaan Alih Daya. Yang dimaksud Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam Peraturan ini adalah Perusahaan.
49. Sanksi adalah sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari Pelanggaran PKB.
50. Service Level Agreement adalah jaminan tingkat layanan yang disepakati untuk diberikan oleh Perusahaan Alih Daya
kepada Perusahaan sebagai pengguna jasa.
51. Stakeholder adalah pihak yang mempunyai kepentingan dengan Perusahaan, baik atas nama Perusahaan, lembaga,
institusi, maupuan individu (perorangan).
52. Term Off Refference selanjutnya disebut TOR adalah justifikasi pengadaan jasa Alih Daya yang dibuat oleh Pengelola
Operasional Alih Daya.
53. Terperiksa adalah Pelaku yang diperiksa dalam Rapat MDW dan/atau MDP.
54. The Gade CLUB yang selanjutnya disebut CLUB adalah media yang menampung aktivitas, kreatifitas, dan hobi/talenta
Karyawan dibidang olah raga, seni & budaya, kerohanian dan kesejahteraan sosial serta bidang lainnya yang dilaksanakan di
luar kedinasan.
55. Tindakan Sela adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang terhadap Pelaku yang kasusnya masih
dalam proses pemeriksaan, yaitu pada tingkat SPI atau Tim Khusus maupun pada tingkat MDW atau MDP.
56. Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekeijaan yang diberikan secara tetap, tanpa
dikaitkan dengan kehadiran, untuk Karyawan serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama/bersamaan dengan
pembayaran Upah Pokok (dicantumkan dalam slip pembayaran upah).

151