Page 152 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Ketentuan Umum

Definisi (4 dari 4)

Definisi (lanjutan):
57. Unit Kerja Pembina adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang menyusun dan menerbitkan kebijakan/ketentuan mengenai
pelaksanaan Alih Daya di Perusahaan.
58. Unit Kerja Pengelola adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang mengelola Alih Daya di Perusahaan sesuai dengan ruang
lingkup dan domain pekeijaan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
59. Unit Kerja Pusat adalah Divisi atau unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Kantor Pusat Perusahaan dan/atau yang
merupakan bagian dan unit kerja Kantor Pusat Perusahaan.
60. Unit Kerja Wilayah adalah Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang yang berada di
lingkungan Kantor Wilayah Perusahaan dan/atau merupakan bagian dari unit kerja Kantor Wilayah Perusahaan.
61. Upah adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada
Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan
Perusahaan, termasuk tunjangan bagi Karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan, yang terdiri atas Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap.
62. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Karyawan atas jenis pekerjaan yang besarya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan dengan Karyawan/Serikat Pekerja dan kemampuan Perusahaan.
63. Vendor adalah Perusahaan Alih Daya yang memberikan jasa pekerjaan Alih Daya di Perusahaan sesuai ketentuan
Perusahaan yang berlaku.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alih Daya;
2. Peraturan Direksi Nomor 8 tahun 2018 tentang The Gade CLUB;
3. Peraturan Direksi Nomor 24 tahun 2020 tentang Usia Pensiun Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Peraturan Direksi Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penjaringan Talenta;
5. Peraturan Direksi Nomor 54 tahun 2014 tentang Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan
Kerja;
6. Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2014 tentang Proses Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Intern;
7. Surat Edaran Nomor 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Karyawan.

152