Page 149 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Ketentuan Umum

Definisi (1 dari 4)

Definisi:
1. Alasan PHK adaiah alasan yang dijadikan dasar oleh Perusahaan ketika melakukan PHK terhadap Karyawan yang
menimbulkan konsekwensi hak dan kewajiban antara Karyawan dengan Perusahaan.
2. Alih Daya Tenaga Kerja adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di Perusahaan kepada Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja yang dilakukan melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja.
3. Alih Daya Pemborongan Pekerjaan/Busihess Process Outsource adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di
Perusahaan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan.
4. Atasan Dari Atasan Langsung adalah Karyawan yang karena jabatannya mempunyai tanggung jawab penugasan,
pembinaan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, melalui Atasan Karyawan maupun tidak, terhadap
Karyawan di Unit Kerjanya.
5. Atasan Langsung adalah Karyawan yang karena jabatannya maupun uraian jabatannya, secara langsung membawahi
seorang Karyawan atau lebih, yang mempunyai tanggung jawab penugasan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung
terhadap Karyawan.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dan/atau Pensiunan.
7. Core Jobs selanjutnya disebut Pekerjaan Pokok adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan Perusahaan baik alur
Kegiatan Usaha maupun alur Kegiatan Pendukung Usaha.
8. Dana Pensiun adaiah Akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana kayawan berdasarkan Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) yang dikelola oleh Dana Pensiun PT PEGADAIAN (Persero) maupun Program Pensiun luran Pasti (PPIP) yang dikelola
oleh Pihak Ketiga (DPLK).
9. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
Perusahaan. serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai Peraturan Perundang-undangan
BUMN, dan merupakan salah satu subjek hukum dalam hubungan industrial, yaitu "Pengusaha” sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 5 huruf b UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
11. End User selanjutnya disebut Unit Kerja Pengguna adalah unit kerja Perusahaan yang berada di Kantor Pusat maupun
Kantor Wilayah/Area/Cabang/Outlet tempat pelaksanaan pekerjaan jasa Alih Daya dilaksanakan, misalnya: Alih Daya
Tenaga Kerja Satpam dan cleaning service di Kantor Cabang, dan tenaga pengemudi di Kantor Pusat.
12. Head Hunter adalah pelaksana program penjaringan talenta Professional Hiring untuk penerimaan Karyawan profesional
untuk posisi yang membutuhkan keahlian tertentu di semua level.
13. Kantor Pusat adalah pusat kegiatan administratif dan operasional serta tempat kedudukan Perusahaan yang terdiri dari
unit-unit kerja sesuai dengan Struktur Organisasi yang berlaku, yang pada saat Peraturan ini ditetapkan termasuk di
dalamnya Kantor-kantor Pemeriksaan dan Balai Diklat Surabaya.
14. Kantor Wilayah adalah bagian dari organisasi Perusahaan untuk wilayah tertentu, dengan segala jenis tipe/kualifikasinya,
yang bertugas melaksanakan kegiatan administratif dan operasional Perusahaan yang terdiri dari unit-unit kerja sesuai
dengan Struktur Organisasi yang berlaku, termasuk di dalamnya Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC).
15. Karyawan adalah setiap orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan yang menerima upah/gaji atau imbalan
dalam bentuk lain, melakukan pekerjaan atas dasar perintah, berdasarkan suatu perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
16. Karyawan PKWT adaiah adaiah Karyawan Perusahaan berdasarkan Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara
Karyawan dengan Direksi atau Pejabat lain yang mewakili untuk mengadakan hubungan kerja dengan status sebagai
Karyawan tidak tetap tanpa adanya syarat masa percobaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
ketenagakerjaan yang berlaku.
17. Karyawan PKWTT adaiah Karyawan Perusahaan berdasarkan Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan
antara Karyawan dengan Direksi atau Pejabat lain yang mewakili untuk mengadakan hubungan kerja dengan status sebagai
Karyawan Tetap dengan maupun tanpa syarat masa percobaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlaku.
18. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha dari Perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perusahaan yang berlaku misalnya pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa taksiran dan/atau jasa
lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

149