Page 150 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Ketentuan Umum

Definisi (2 dari 4)

Definisi (lanjutan):
19. Kegiatan Pendukung Usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan di luar Kegiatan Usaha misalnya kegiatan di bidang sumber
daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan
pengamanan.
20. Komite Human Capital adaiah Komite yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan stategis
dibidang Human Capital Perusahaan.
21. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang secara sah berada di bawah penguasaan Perusahaan dan
digunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan.
22. Majelis Disiplin Pusat, selanjutnya disebut MDP, adalah lembaga pada Kantor Pusat dengan susunan dan kedudukan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang bertugas memberikan usulan kepada Direksi mengenai penjatuhan sanksi
atau pembebasan sanksi atas suatu Pelanggaran PKB dan seluruh Peraturan Interen Perusahaan.
23. Majelis Disiplin Wilayah, selanjutnya disebut MDW, adalah lembaga pada Kantor Wilayah dengan susunan dan kedudukan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang bertugas memberikan usulan kepada Pemimpin Wilayah, mengenai
penjatuhan sanksi atau pembebasan sanksi atas suatu Pelanggaran PKB dan seluruh Peraturan Interen Perusahaan.
24. Masa Persiapan Pensiun adalah waktu yang diberikan pada Karyawan tetap untuk tidak melakukan pekerjaan selama 1
(satu) tahun menjelang pensiun dengan tetap mendapatkan penghasilan. hal tersebut merupakan konsekwensi bahwa
Karyawan yang sedang menjalani masa persiapan pensiun masih terikat hubungan kerja dengan Perusahaan.
25. Masalah Hukum adalah peristiwa hukum yang dihadapi Karyawan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya di Perusahaan.
26. Non Core Jobs selanjutnya disebut Pekerjaan Penunjang adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan
Perusahaan baik alur Kegiatan Usaha maupun alur Kegiatan Pendukung Usaha, sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak
ada, kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti.
27. Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya disebut HPS adalah harga pelaksanaan pekerjaan jasa
Outsourcing yang diusulkan oleh Pengelola Operasional Alih Daya dan ditetapkan Pejabat Berwenang.
28. Pejabat Berwenang adalah Direksi atau Karyawan dengan jabatan tertentu yang diberikan kewenangan tertentu oleh
Perusahaan.
29. Pelaku adalah Karyawan yang karena perbuatannya dan/atau keadaannya. berdasarkan bukti permulaan, patut diduga
sebagai pelaku/pelaku pembantu Pelanggaran PKB dan seluruh Peraturan Interen Perusahaan.
30. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib, larangan atau kewajiban Karyawan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
31. Pembebasan Tugas adalah tindakan sela berupa membebaskan Karyawan dari fungsi dan/atau jabatannya yang
sebelumnya melekat pada Karyawan yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi penghasilan Karyawan yang
bersangkutan, kecuali penghasilan yang dipengaruhi oleh nilai merit.
32. Pemeriksaan Pelanggaran, selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat berwenang
atas dugaan terjadinya Pelanggaran PKB dan seluruh Peraturan Interen Perusahaan, atau dugaan terjadinya pelanggaran
guna mengumpulkan bukti awal sebagai bahan pelaporan proses pidana.
33. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat berwenang, yang pada awalnya bukan untuk
melakukan pemeriksaan suatu kasus pelanggaran.
34. Pemimpin Wilayah adalah Karyawan yang karena jabatannya diserahi tanggung jawab mengelola Perusahaan di tingkat
Kantor Wilayah.
35. Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disebut PHK, adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara Karyawan dan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
36. Pe-non aktifan adalah tindakan sela berupa pelarangan bagi Karyawan untuk bekerja maupun hadir di tempat kerja,
melaksanakan tugas apapun, dan/atau menandatangani semua jenis dokumen Perusahaan, kecuali diperintahkan oleh
Pejabat yang berwenang.
37. Pensiunan adalah setiap orang yang pemah memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dan telah putus hubungan
kerjanya karena telah memasuki usia pensiun atau karena alasan yuridis lainnya.
38. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain/Outsourcing yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah
penyerahan sebagian pelaksanaan pekeijaan di Perusahaan kepada Perusahaan Alih Daya melalui perjanjian pemborongan
pekeijaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja.

150