Page 157 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemeriksaan Pelanggaran (1 dari 6)

Latar Belakang:
Untuk memeriksa pelanggaran ketentuan yang berlaku di Perusahaan perlu diatur mekanisme dan tata cara proses pemeriksaan
pelanggaran yang dimaksud.

Maksud dan Tujuan:
1. Maksud kebijakan ini adalah:
1. Pedoman bagi Pejabat berwenang dalam menjalankan tindakan tertentu untuk melakukan proses pemeriksaan
pelanggaran Peraturan Interen dan/atau pelanggaran PKB;
2. Pedoman bagi Pejabat berwenang untuk memproses perbuatan yang diproses berdasarkan mekanisme interen.
2. Tujuan kebijakan ini adalah:
1. Mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di
Perusahaan;
2. Memberikan kepastian dan kesetaraan kepada seluruh Karyawan yang diproses karena melakukan pelanggaran
Peraturan Interen dan/atau pelanggaran PKB.
Pernyataan Kebijakan:
1. Kewenangan Menetapkan Sanksi:
1. Yang berwenang menetapkan sanksi adalah Direksi;
2. Direksi mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Point 1 kepada:
1. Direktur Utama, untuk SP-III bagi seluruh Karyawan dengan golongan jabatan/grade 1 (satu) tingkat dan
2 (dua) tingkat di bawah Direksi, serta tindakan PHK;
2. Pemimpin Wilayah, untuk SP-I sampai dengan SP-II bagi seluruh Karyawan di lingkungan Kantor
Wilayah;
3. Direktur yang membidangi SDM, untuk SP-I sampai dengan SP-III bagi seluruh Karyawan kecuali yang
telah diatur dalam Point 1 dan Point 2 diatas, serta tindakan PHK.
3. Direksi berwenang meninjau kembali penjatuhan sanksi disiplin, yang telah diputuskan oleh Pimpinan Wilayah,
sebagaimana dimaksud pada Point 2.2 diatas;
4. Tindakan PHK dan penjatuhan sanksi SP-III dengan konsekuensi penurunan golongan jabatan/grade bagi
Karyawan dengan golongan jabatan/grade 1 (satu) tingkat dan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi harus mendapat
persetujuan Rapat Direksi.
2. Setiap sanksi yang dijatuhkan kepada Karyawan, wajib diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengertian Pelaku:
1. Karyawan yang melakukan Pelanggaran PKB dan seluruh Peraturan Interen Perusahaan disebut sebagai Pelaku;
2. Termasuk ke dalam kategori Pelaku adalah Karyawan yang melakukan, yang turut serta dan yang
menyuruh/memerintahkan, yaitu Karyawan yang mempunyai inisiatif atau yang mengembangkan inisiatif,
membuat rencana atau garis besar rencana atau sebagai penggerak utama terjadinya pelanggaran.
4. Pengertian Pelaku Pembantu:
1. Pelaku Pembantu adalah Karyawan yang memberikan bantuan kepada Pelaku yang meliputi:
1. Bantuan berupa daya upaya, dengan jenis apapun, yang berwujud maupun tidak;
4. Bantuan berupa keterangan;
5. Bantuan berupa informasi;
6. Bantuan berupa kesempatan;
7. Bantuan berupa kemudahan;
8. Bantuan berupa alat;
9. Bantuan berupa sarana; dan/atau
10. Bantuan berupa fasilitas.
2. Pelaku Pembantu akibat hukumnya sangat tergantung dari keberadaan Pelaku, yaitu:
1. Jika Pelaku tidak terbukti melakukan pelanggaran, dengan sendirinya Pelaku Pembantu menjadi tidak
terbukti melakukan pelanggaran;
2. Jika Pelaku tidak dijatuhi sanksi, dengan sendirinya Pelaku Pembantu tidak dijatuhi sanksi;
3. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelaku tidak terbukti melakukan pelanggaran, terhadap Pelaku
Pembantu tidak periu dilakukan pembuktian lagi.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada Pelaku Pembantu harus lebih rendah dari Sanksi yang dijatuhkan kepada Pelaku.

157