Page 158 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemeriksaan Pelanggaran (2 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
5. Pengertian Akibat:
1. Yang dimaksud dengan akibat adalah suatu akibat yang dilarang berdasarkan kebijakan ini, yaitu meliputi:
1. Timbulnya kerugian Perusahaan, secara materiil maupun imateriil;
2. Tercemarnya nama baik/citra Perusahaan;
3. Terhambatnya proses pekerjaan;
4. Terhambatnya kegiatan operasional;
5. Terhambatnya pelayanan kepada nasabah;
6. Terhambatnya pelayanan kepada Karyawan dan/atau unit kerja lain;
7. Terganggunya kepentingan nasabah dan/atau rekanan/mitra kerja;
8. Terganggunya ketenangan kerja;
9. Terganggunya hubungan kerja yang harmonis;
10. Terampasnya hak dari nasabah dan/atau rekanan/mitra kerja;
11. Tidak terlaksananya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan;
12. Timbulnya suatu keadaan dimana Karyawan menguntungkan diri sendiri;
13. Timbulnya suatu keadaan dimana Perusahaan dan/atau Karyawan menjadi tidak melaksanakan
kewajibannya;
14. Timbulnya suatu keadaan dimana Perusahaan dan/atau Karyawan menjadi kehilangan haknya;
15. Timbulnya suatu keadaan dimana Karyawan lain menjadi melanggar ketentuan yang berlaku di
Perusahaan; dan/atau
16. Timbulnya suatu keadaan dimana Perusahaan dan/atau Karyawan menjadi melanggar peraturan
perundang-undangan.
6. Jenis Pemeriksaan Pelanggaran:
1. Setiap terjadi pelanggaran wajib dilakukan proses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Satuan
Pengawasan Intern, selanjutnya disebut SPl, atau tim yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;
2. Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Point 1 terdiri dari Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan
Pelanggaran;
3. SPI mempunyai kewenangan melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi di seluruh Lingkungan
Perusahaan setelah mendapat surat tugas dari Direksi atau Pejabat yang berwenang;
4. Pemeriksaan SPI dilakukan oleh sebuah tim berdasarkan norma-norma pemeriksaan yang berlaku, termasuk
norma-norma pemeriksaan yang diatur dalam kebijakan ini;
5. Atasan Langsung berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi di unit kerja yang menjadi
tanggung jawabnya, yaitu dalam hal keadaan yang sangat periu dan mendesak atau dalam hal tertangkap tangan
yang mengharuskan Atasan Langsung melakukan Pemeriksaan dan tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu
menunggu SPI melakukan Pemeriksaan;
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan dengan golongan jabatan/grade 1 (satu) tingkat dan 2 (dua) tingkat di
bawah Direksi, pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Khusus yang ditunjuk oleh Direksi yang diketuai oleh salah
satu Anggota Direksi.
7. Diketahuinya Suatu Dugaan Pelanggaran:
1. Berdasarkan Pemeriksaan Rutin;
2. Berdasarkan Laporan; dan/atau
3. Tertangkap Tangan
8. Pemeriksaan Pada Tingkat SPI atau oleh Tim Khusus:
1. Barang Bukti:
1. Barang Bukti adalah objek material berupa benda berwujud yang mengandung data dan/atau informasi
sebagai penunjang Alat Bukti, bahan identifikasi guna mendukung kekuatan Alat Bukti, sebagai bahan
atau dasar dalam menentukan jenis Alat Bukti, dan/atau guna memperkuat keyakinan atas suatu Alat
Bukti;
2. Jika barang yang diperiksa dinyatakan layak untuk dijadikan Barang Bukti, maka dilakukan pengamanan
Barang Bukti yang kemudian diuraikan secara lengkap dan dituangkan dalam suatu Berita Acara
Pengumpulan dan Pengamanan Barang Bukti, selanjutnya disebut BAPP Barang Bukti;
3. BAPP Barang Bukti dibuat setelah SPI melakukan tindakan pencarian Barang Bukti dan ternyata
ditemukan Barang Bukti guna kepentingan Pemeriksaan.

158