Page 156 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Ketentuan Umum (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
4. Penyelesaian Keluhan Karyawan:
1. Apabila terjadi keluhan dari Karyawan atas masalah ketenagakerjaan yang menyangkut syarat-syarat kerja dan
ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. akan diselesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Point 1 belum terselesaikan maka penyampaiannya ditempuh
dengan cara sebagai berikut:
1. Setiap keluhan Karyawan pertama-tama dimusyawarahkan dan disampaikan kepada atasan Karyawan;
2. Atasan Karyawan wajib segera menangani, mencari penyelesaian dan menyampaikan hasilnya kepada
Karyawan yang bersangkutan;
3. Bila penyelesaian dinilai masih belum memuaskan, maka dengan sepengetahuan Atasan Karyawan,
dapat melanjutkan keluhan ke Atasan dari Atasan Karyawan.
3. Perusahaan dapat meminta bantuan Serikat Pekerja, melalui LKS Bipartit, dalam mengupayakan penyelesaian
keluhan Karyawan;
4. Serikat Pekerja dapat menyampaikan keluhan Karyawan dan/atau dapat memprakarsai upaya penyelesaian
keluhan Karyawan melalui LKS Bipartit;
5. Perusahaan dan Karyawan atau Serikat Pekerja wajib mengpayakan agar keluhan Karyawa yang timbul tidak
menjadi perselisihan Hubungan Industrial atau menjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Dalam hal Karyawan mengajukan perselisihan hak, maka Perusahaan tidak dapat mengalihkannya ke arah
Pemutusan Hubungan Kerja.
5. Perselisihan Hubungan Industrial:
1. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat antara
Perusahaan dengan Karyawan atau antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja;
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Point 1 tidak mencapai mufakat, maka diselesaikan
berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Mogok Kerja:
1. Pada hakekatnya mogok kerja adalah hak dasar Serikat Pekerja atau Karyawan;
2. Serikat Pekerja atau Karyawan senantiasa akan selalu berusaha untuk menghindari terjadinya mogok kerja;
3. Mogok kerja merupakan altematif terakhir apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan atau
Perusahaan menolak untuk berunding;
4. Apabila Serikat Pekerja atau Karyawan akan melaksanakan mogok kerja maka berkewajiban untuk tetap
melindungi dan mengamankan aset Perusahaan, tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu ketertiban
umum serta dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Referensi:
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

156