Page 161 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemeriksaan Pelanggaran (5 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
12. Tindakan Sela (lanjutan):
4. Jenis Tindakan Sela meliputi:
1. Pergeseran Unit Kerja;
2. Pembebasan Tugas;
3. Pe-non aktifan.
5. Tindakan Sela dapat dilakukan sejak mulai diketahuinya suatu pelanggaran dan pelaksanaanya dapat dilakukan
setelah mendapatkan usulan dari SPI dan/atau MDW/MDP;
6. Karyawan yang dijatuhi tindakan sela dapat dilakukan penundaan haknya untuk:
1. Mengikuti pendidikan dan latihan;
2. Mengikuti proses assessment;
3. Mendapatkan kenaikan golongan jabatan/grade;
4. Mendapatkan bonus atau tambahan bonus/dengan nama lain.
7. Jika kemudian Karyawan yang dijatuhi Tindakan Sela tersebut tidak terbukti bersalah atau dibebaskan dari sanksi,
maka hak-hak sebagaimana tersebut pada Point 6 diberikan/dibayarkan secara penuh;
8. Alasan Berakhimya Tindakan Sela:
1. Apabila jangka waktu Tindakan Sela yang tercantum dalam Surat Penjatuhan Tindakan Sela telah
berakhir dan tidak diikuti dengan perpanjangan/pembaruan Tindakan Sela, maka Tindakan Sela
berakhir dengan sendirinya dan tanpa memerlukan surat pengakhiran Tindakan Sela;
2. Tindakan Sela berakhir ketika diterbitkan Surat Pengakhiran Tindakan Sela meskipun jangka waktunya
belum berakhir;
3. Jika sanksi telah ditetapkan, yaitu berupa SP maupun PHK, maka Tindakan Sela berakhir dengan
sendirinya dan tanpa memerlukan surat pengakhiran Tindakan Sela;
4. Jika telah diterbitkan surat yang menyatakan pembebasan dari sanksi, maka Tindakan Sela berakhir
dengan sendirinya dan tanpa memerlukan surat pengakhiran Tindakan Sela.
13. Dalam hal Karyawan akan dilakukan Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan hasil Rapat Direksi, maka dapat
dilakukan Skorsing yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang PHK.
14. Permohonan Keberatan:
1. Permohonan keberatan adalah upaya yang dilakukan Karyawan terhadap SP yang dijatuhkan oleh Pejabat
berwenang;
2. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SP diterima Karyawan;
3. Pejabat berwenang segera memproses permohonan keberatan sejak permohonan diterima;
4. Status dari SP yang dimohonkan keberatan tetap dinyatakan sah dan dapat langsung dilaksanakan, sehingga
pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan SP;
5. Keberatan dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan berupa:
1. Novum, yaitu:
1. Adanya keadaan baru yang diduga kuat apabila keadaan baru itu diketahui, ditemukan, atau
dikemukakan pada waktu proses pemeriksaan, dapat menjadi faktor atau alasan untuk
membebaskan pemohon dari segala ancaman sanksi, atau sanksi yang dijatuhkan
kemungkinan akan lebih ringan;
2. Adanya bukti-bukti baru yang belum diketahui, ditemukan, atau dikemukakan pada waktu
proses pemeriksaan, dimana apabila bukti-bukti tersebut dikemukakan pada waktu proses
pemeriksaan, dapat menjadi faktor atau alasan untuk membebaskan pemohon dari segala
ancaman sanksi, atau sanksi yang dijatuhkan kemungkinan akan lebih ringan.
2. Adanya penjatuhan sanksi dan/atau penetapan/pernyataan tentang sesuatu hal yang saling
bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada kasus pelanggaran yang sama yang diatur dalam
PKB;
3. Adanya kekeliruan yang nyata mengenai hal yang bersifat materil di dalam SP yang telah dijatuhkan.

161