Page 162 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 162
Hubungan Industrial
Pemeriksaan Pelanggaran (6 dari 6)
Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
14. Permohonan Keberatan (lanjutan):
6. Permohonan keberatan dapat ditolak apabila dasar keberatan berupa:
1. Pelanggaran yang dilakukan sebagai kekhilafan;
2. Penyesalannya atas pelanggaran yang telah dilakukan, karena akan terjadi kontradiksi dimana prinsip
dasar keberatan karena merasa tidak bersalah atas Pelanggaran yang dituduhkan, kecuali bila mengakui
kesalahannya tapi sanksi yang dijatuhkan keliru penerapannya atau tidak sebanding dengan
kesalahannya;
3. Pelanggaran yang teijadi dilakukannya atas dasar keterpaksaan yang diluar dari kategori keterpaksaan
karena menjalankan perintah dari Pejabat yang lebih tinggi;
4. hal-hal yang bersifat pribadi maupun hal lainnya yang tidak ada hubungannya dengan ketentuan Point
5.
7. Dilanggamya ketentuan Point 6 dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keberatan ditolak tanpa harus dilakukan
pemeriksaan terhadap alasan-alasan lain;
8. Jawaban permohonan keberatan dapat berisi:
1. Menolak permohonan keberatan yang diikuti dengan:
1. Menguatkan kembali SP yang sudah dijatuhkan;
2. Membatalkan SP yang sudah dijatuhkan dan menetapkan kembali SP yang tingkatannya lebih
berat.
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan berupa pembebasan dari SP dengan mencabut SP
yang telah dijatuhkan;
3. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan berupa membatalkan SP yang sudah dijatuhkan dan
menetapkan kembali SP yang tingkatannya lebih ringan.
9. Jawaban sebagaimana dimaksud Point 8 disampaikan secara tertulis kepada Karyawan yang mengajukan
Permohonan Keberatan.
15. Pemberlakuan Bagi Karywan PKWT:
1. Bagi Karyawan PKWT berlaku seluruh proses pemeriksaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam kebijakan ini;
2. Karyawan PKWT memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Karyawan berdasarkan PKWTT dalam proses
pemeriksaan pelanggaran maupun penjatuhan sanksi;
3. Sanksi SP-I sampai dengan SP-III sebagaimana yang diatur dalam kebijakan ini berlaku bagi Karyawan PKWT,
sepanjang konsekuensi dari SP-I/SP-II/SP-III tersebut dapat diterapkan;
4. PHK hanya berlaku bagi Karyawan berdasarkan PKWTT dan tidak berlaku bagi Karyawan PKWT;
5. Untuk pelanggaran dengan sanksi berupa tindakan PHK bagi Karyawan PKWTT, maka bagi Karyawan PKWT
berlaku ketentuan mengenai PKWT yang berakhir demi hukum atau pengakhiran PKWT;
6. Di dalam LHP SPI atau di dalam Risalah Rapat MDW/MDP dilarang untuk mencantumkan rekomendasi PHK bagi
Karyawan PKWT, kecuali rekomendasi berupa PKWT yang berakhir demi hukum atau pengakhiran PKWT.
Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2014 tentang Proses Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Intern.
162
