Page 167 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemutusan Hubungan Kerja (1 dari 3)

Latar Belakang:
Didasari pemahaman bahwa Karyawan adalah mitra yang memperoleh kepercayaan Perusahaan maka didalam menerima
Karyawan untuk bergabung, telah didasari suatu itikad/niat baik bahwa Perusahaan tidak menginginkan adanya Pemutusan
Hubungan Kerja tanpa sebab yang jelas dan sah.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Prinsip Umum:
1. Perusahaan, Karyawan, dan Serikat Pekerja (SP) dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Apabila PHK tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit oleh Perusahaan dan SP
atau dengan Karyawan yang bersangkutan, kecuali untuk alasan PHK tertentu sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan PKB;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Point 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan,
Perusahaan hanya dapat melakukan PHK setelah terdapat kesepakatan dalam mediasi atau adanya Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.
2. Mekanisme PHK:
1. Mekanisme PHK terdiri atas:
1. PHK yang terlebih dahulu harus melalui perundingan melalui LKS Bipartit, mediasi, dan putusan
pengadilan Hubungan Industrial, selanjutnya disebut PHK Melalui Perundingan; dan
2. PHK yang tanpa harus melalui perundingan melalui LKS Bipartit, mediasi, dan/atau putusan Pengadilan
Hubungan Industrial, yaitu putusan PHK ditetapkan sepihak dengan Keputusan Direksi, selanjutnya
disebut PHK Tanpa Perundingan.
2. Mekanisme PHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan alasan PHK.
3. Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Melalui Tanpa Perundingan diatur secara terpisah, namun menjadi bagian dari kebijakan ini.
4. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Perundingan dengan alasan Karyawan mengalami sakit berkepanjangan:
1. Sakit berkepanjangan adalah Karyawan yang mengalami sakit jasmani maupun rohani sesuai keterangan rumah
sakit atau dokter lebih dari 4 (empat) bulan.
2. Kepada Karyawan yang sakit berkepanjangan diberikan kesempatan untuk berobat berupa cuti sakit
berkepanjangan.
3. Karyawan yang sakit berkepanjangan dapat menjalani:
1. Rawat Inap, yaitu sakit yang melaksanakan perawatan di rumah sakit dan Karyawan tidak masuk bekerja
secara terus menerus;
2. Tidak Rawat Inap, yaitu sakit yang tidak melaksanakan perawatan di rumah sakit dan Karyawan tidak
masuk bekerja secara terus menerus;
3. Tidak melaksanakan sebagaimana Point 1 dan Point 2 diatas, dan Karyawan tetap masuk bekerja tetapi
tidak optimal.
4. Karyawan yang sakit berkepanjangan dengan Rawat Inap:
1. Diberikan Cuti Sakit Rawat Inap selama 4 (empat) bulan dan dapet diperpanjang selama 3 (tiga) kali;
2. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah sembuh maka
Karyawan harus segera masuk bekerja kembali;
3. Apabila hasil pemeriksaan oleh rumah sakit atau dokter menyatakan Karyawan sudah tidak mampu
bekerja, maka diberhentikan dengan diberikan manfaat pensiun sakit (cacat).

167