Page 166 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Bantuan Hukum bagi Karyawan

Latar Belakang:
Sehubungan dengan tingkat persaingan di bidang bisnis yang semakin kompetitif, dapat berimplikasi terhadap timbulnya
permasalahan hukum yang semakin kompleks. Maka dari itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan memenuhi
hak hukum Karyawan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, perlu dibuat petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Hukum Bagi Karyawan.
Maksud dan Tujuan:
1. Perlu adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).
2. Pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak hukum Karyawan dalam
mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.

Pernyataan Kebijakan:
1. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, keadilan, persamaan di hadapan hukum. efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Karyawan yang menghadapi Masalah Hukum berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata untuk membela kepentingan
Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau
3. Masalah Hukum yang sedang dihadapi Karyawan bukan karena dilaporkan atau digugat oleh Perusahaan.
3. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:
1. Internal Perusahaan; dan/atau
2. Advokat/pengacara/konsultan hukum.
4. Bantuan Hukum diberikan untuk seluruh jenis Masalah Hukum, seperti namun tidak terbatas pada perkara pidana maupun
perkara perdata, pada seluruh tahapan penanganan dan di seluruh institusi penegak hukum, baik di luar maupun di dalam
Pengadilan.
5. Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk:
1. Konsultasi Hukum;
2. Advis Hukum;
3. Pertimbangan Hukum;
4. Pendampingan Hukum; dan/atau
5. Tindakan lain yang berkaitan cfengan pemberian Bantuan Hukum.
6. Karyawan yang memperoleh Bantuan Hukum, diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan.
7. Pemberian Bantuan Hukum, berlaku pula bagi Pensiunan.
8. Pemberian Bantuan Hukum bagi Karyawan Outsourcing mengacu pada Perjanjian dengan Perusahaan penyedia jasa atau
korespondensi lainnya yang disepakati oleh para pihak.
9. Pemberian Bantuan Hukum terbatas pada Masalah Hukum yang terjadi pada saat Karyawan dan/atau pensiunan aktif
sebagai Karyawan.
10. Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Divisi Yang Membidangi Hukum.
11. Dalam keadaan tertentu seperti namun tidak terbatas pada telah ada surat panggilan, relaas/dokumen lainnya, Karyawan
yang membutuhkan Bantuan Hukum dapat berkoordinasi dengan Divisi Yang Membidangi Hukum sebelum adanya
persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan Bantuan Hukum, dan Divisi Yang Membidangi Hukum dapat
melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Referensi:
Surat Edaran Nomor 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Karyawan.

166