Page 165 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pelanggaran dan Sanksi (3 dari 3)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
7. Konsekuensi Surat Peringatan:
1. SP-I SP-II dan SP-III menimbulkan konsekuensi dari mulai yang paling ringan sampai dengan yang paling berat
yang ditetapkan berdasarkan hal-hal yang meringankan/memberatkan dan sifat dari pelanggaran;
2. Jika dampak dari ketentuan Point 1 menyebabkan Upah Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan lebih kecil dari
upah minimum propinsi/kabupaten/kota yang berlaku, maka pengurangan UPNP disesuaikan agar Upah Pokok
dan Tunjangan Tetap Karyawan masih di atas upah minimum yang berlaku;
3. Berakhirnya Konsekuensi Surat Peringatan:
1. Apabila Karyawan yang terkena sanksi atau sedang dalam proses pengenaan sanksi kemudian
meninggal dunia (dinyatakan kemungkinan meninggal dunia), dinyatakan hilang, memasuki usia
pensiun atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu sanksi berakhir, maka Karyawan yang
bersangkutan dianggap telah selesai menjalani sanksi;
2. Untuk konsekuensi SP-III berupa penurunan Corporate Title, maka berakhirnya konsekuensi Surat
Peringatan ditetapkan sesuai ketentuan mengenai demosi.
4. Pembukuan denda dari konsekuensi Surat Peringatan diatur dalam Peraturan Direksi dengan mengacu pada
ketentuan Pasal 54 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu dana dari denda digunakan untuk
kepentlngan Karyawan.
8. Karyawan yang dijatuhi Surat Peringatan dan atas perbuatan yang dilakukannya itu Karyawan tersebut diproses
berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku dan perkara pidananya memperoleh putusan bebas atau
lepas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Surat Peringatan yang telah dijatuhkan kepadanya dinyatakan
dicabut dan hak-haknya dipulihkan seperti semula.

Referensi:
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

165