Page 159 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hubungan Industrial

Pemeriksaan Pelanggaran (3 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
8. Pemeriksaan Pada Tingkat SPI atau oleh Tim Khusus (lanjutan):
4. SPI atau oleh Tim Khusus harus mengupayakan agar proses pemeriksaan/permintaan keterangan dilakukan di
Unit Kerja Saksi dan Pelaku yang bersangkutan;
5. Pemanggilan Saksi/Pelaku/Pelaku Pembantu:
1. Proses pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat pemanggilan yang dialamatkan ke Unit Kerja
dari pihak yang akan diperiksa;
2. Jika setelah dilakukan pemanggilan, Saksi/Pelaku/Pelaku Pembantu tidak memenuhi panggilan, maka
dilakukan pemanggilan kedua dengan tata cara yang sama dengan proses pemanggilan pertama;
3. Apabila masih tidak memenuhi panggilan setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka pemeriksaan
dilakukan di unit kerja dari Saksi/Pelaku/Pelaku Pembantu tersebut;
4. Karyawan yang dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi/Pelaku/Pelaku Pembantu dapat
tidak memenuhi panggilan dan/atau ditunda proses pemeriksaannya dalam hal:
1. Sedang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2. Sedang menjalani cuti bersalin/gugur kandungan;
3. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
4. Sedang menjalani proses pemeriksaan pihak yang berwajib.
6. Pemeriksaan Saksi/Pelaku/Pelaku Pembantu:
1. Pemeriksaan Saksi, dilakukan oleh SPI atau oleh Tim Khusus berupa permintaan keterangan berisi tanya
jawab yang kemudian dituangkan dalam suatu BAPK Saksi;
2. Pemeriksaan Pelaku, dilakukan oleh SPI atau oleh Tim Khusus berupa permintaan keterangan berisi
tanya jawab yang kemudian dituangkan dalam suatu BAPK Pelaku.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):
1. Laporan Pemeriksaan di Kantor Wilayah:
1. Dalam hal SPI melakukan Pemeriksaan di Lingkungan Kantor Wilayah, dan SPI menganggap berkas
Pemeriksaan dinyatakan lengkap, maka hasil Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu LHP yang
disampaikan kepada Pemimpin Wilayah untuk dimohonkan pemeriksaan Majelis Disiplin Wilayah
(MDW) dan ditembuskan kepada:
1. Direktur yang membidangi SDM, tanpa lampiran Alat Bukti;
2. Kepala SPI, lengkap dengan lampiran Alat Bukti;
3. Divisi KHI Kantor Pusat, lengkap dengan lampiran Alat Bukti;
4. Bagian SDM Kantor Wilayah, lengkap dengan lampiran Alat Bukti.
2. Jika berdasarkan hasil Pemeriksaan SPI terdapat indikasi keterlibatan Pemimpin Wilayah dalam
Pelanggaran tersebut, maka ketentuan Point 1 tidak berlaku, dan LHP langsung disampaikan kepada
Direktur yang membidangi SDM untuk dimohonkan pemeriksaan di tingkat Majelis Disiplin Pusat (MDP)
, dan ditembuskan kepada:
1. Kepala SPI, lengkap dengan lampiran Alat Bukti;
2. Divisi KHI Kantor Pusat, tanpa lampiran Alat Bukti.
3. Setelah Majelis Disiplin Wilayah (MDW) menerima LHP, maka Majelis Disiplin Wilayah (MDW)
memberitahukan secara tertulis kepada Terperiksa bahwa perkara yang bersangkutan akan diperiksa
pada tingkat Majelis Disiplin Wilayah (MDW).
2. Laporan Pemeriksaan di Kantor Pusat:
1. Dalam hal SPI melakukan Pemeriksaan di Lingkungan Kantor Pusat atau karena terdapat indikasi
keterlibatan Pemimpin Wilayah dalam Pelanggaran terhadap Pemeriksaan di Lingkungan Kantor
Wilayah dan SPI menganggap berkas Pemeriksaan dinyatakan lengkap, maka hasil Pemeriksaan
tersebut dituangkan dalam suatu LHP yang disampaikan kepada Direktur yang membidangi SDM untuk
dimohonkan pemeriksaan Majelis Disiplin Pusat (MDP), dan ditembuskan kepada:
1. Direktur Utama, tanpa lampiran Alat Bukti;
2. Kepala SPI, lengkap dengan lampiran Alat Bukti;
3. Divisi KHI, lengkap dengan lampiran Alat Bukti.
2. Setelah Majelis Disiplin Pusat (MDP) menerima LHP, maka Majelis Disiplin Pusat (MDP)
memberitahukan secara tertulis kepada Terperiksa bahwa perkara yang bersangkutan akan diperiksa
pada tingkat Majelis Disiplin Pusat (MDP).
3. Ketentuan LHP pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Khusus hanya disampaikan kepada Direksi,
Kepala SPI dan Divisi KHI.

159