Page 211 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 211
Pendapatan Non Upah
Benefit Ibadah Umrah dan Wisata Rohani (2 dari 2)
Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
6. Kriteria Penilaian Peserta Penerima Reward:
1. Untuk teknis penilaian diserahkan kepada Tim Seleksi yang mengusulkan dengan memperhatikan kriteria
penilaian sebagai berikut:
1. Kinerja Karyawan berdasarkan Performance Management System (PMS) yang terdiri dari penilaian Key
Performance Indicator (KPI) periode penilaian Januari hingga Desember tahun sebelumnya;
2. Perilaku Budaya Kerja AKHLAK, yang diuraikan pada perilaku dan sikap dalam pelaksanaan kerja sehari-
hari di tempat tugas dengan mengacu pada butir-butir Budaya Kerja AKHLAK untuk periode penilaian
Januari hingga Desember tahun sebelumnya;
3. Usia Karyawan, yaitu usia per 1 April tahun berjalan;
4. Masa Kerja, yaitu masa kerja per 1 April tahun berjalan;
5. Lokasi Unit Kerja (terpencil/pulau terluar), adalah lamanya tempat kedudukan Karyawan per 1 Januari
tahun sebelumnya sampai dengan 1 April tahun berjalan pada lokasi terpencil/pulau terluar (sebutkan
unit kerja dan periode penugasan yang bersangkutan).
2. Bobot penilaian Karyawan PKWTT dan PKWT yang diusulkan untuk mendapatkan Reward Ibadah Umrah dan
Perjalanan Wisata Rohani diatur secara terpisah dalam Peraturan Direksi.
7. Pelaksanaan Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani:
1. Pemberangkatan peserta Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani yang dilaksanakan merupakan
bagian dari pemberiaan reward kepada Karyawan berprestasi;
2. Pelaksanaan Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani dapat bekerjasama dengan pihak lain yang
berbentuk badan hukum dan berpengalaman dalam bidangnya;
3. Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud Point 2 dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa
yang berlaku di Perusahaan.
8. Penetapan peserta Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani:
1. Penetapan peserta Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direksi berdasarkan usulan Tim Seleksi Nasional di Kantor Pusat;
2. Dalam hal peserta yang sudah ditetapkan mendapat Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani
berhalangan dan/atau mengundurkan diri, wajib memberitahukan kepada Tim Seleksi Nasional melalui Tim
Seleksi Wilayah paling lambat 5 (lima) hari setelah Surat Keputusan penetapan;
3. Peserta sebagaimana tersebut pada Point 2 diatas, akan digantikan oleh peserta lain yang ditetapkan oleh Kantor
Pusat.
9. Penerima Reward tidak boleh digunakan selain untuk pelaksanaan ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani yang
ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
10. Penerima Reward yang telah terpilih dapat dibatalkan haknya apabila:
1. Mengundurkan diri dari peserta Penerima Reward;
2. Setelah ditetapkan sebagai calon Penerima Reward ternyata melakukan tindakan pelanggaran disiplin Karyawan
yang kasusnya sedang diproses berdasarkan LHPP dengan ancaman sanksi hukuman SP-I, SP-II, atau SP-III
dan/atau telah mendapatkan keputusan dari Pejabat Berwenang;
3. Hubungan Kerja dengan Perusahaan berakhir, baik atas keinginan sendiri maupun keinginan Perusahaan;
4. Penerima Reward meninggal dunia;
5. Terbukti sudah pernah menerima Reward Ibadah Umrah, Haji, maupun Perjalanan Wisata Rohani sebelumnya
dengan biaya Perusahaan.
11. Bagi Penerima Reward yang telah melaksanakan Ibadah Umrah secara mandiri di Tahun Hijriyah yang sama, maka akan
dikenakan Visa Progressif (apabila terdapat ketentuan yang mewajibkan), dan biaya tersebut ditanggung oleh Penerima
Reward.
12. Beban biaya penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani menjadi beban anggaran tahun berjalan.
13. Segala Keputusan Direksi yang menyangkut penetapan dan penunjukan adalah “sah dan final” serta tidak dapat diganggu
gugat.
Referensi:
1. Keputusan Direksi Nomor 688 tahun 2019 tentang Penunjukan Peserta Penerima Reward Ibadah Umrah dan Wisata Rohani
tahun 2019;
2. Peraturan Direksi Nomor 121 tahun 2019 tentang Reward Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani.
211