Page 209 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 209

Pendapatan Non Upah


        Benefit Cuti Karyawan (7 dari 7)



        Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
        19. Rentang waktu melaksanakan cuti:
               1.  Pada prinsipnya bahwa Karyawan yang sedang menjalankan cuti tidak dapat mengajukan cuti lainnya;
               2.  Rentang waktu melaksanakan Cuti Tahunan dengan Cuti Besar atau sebaliknya minimal 1 (satu) bulan.
        20. Kewajiban Sebelum dan Sesudah Cuti:
               1.  Karyawan yang akan menjalankan cuti wajib menyerahkan tugas pekerjaannya kepada atasan langsung;
               2.  Karyawan yang mengambll cuti lamanya 12 (dua belas) hari kerja atau lebih, termasuk hari tidak masuk kerja
                  dalam perjalanan cuti, wajib menyerahkan perlengkapan kerja/sarana kerja/uang/barang lain yang menjadi
                  tanggungjawabnya;
               3.  Karyawan yang telah selesai menjalankan cuti, wajib melapor pada hari pertama masuk kerja kepada atasan
                  langsung dan menerima kembali tugas pekerjaan.
        21. Penghasilan selama cuti diatur sebagai berikut:
               1.  Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Gugur Kandungan, Cuti Haid, Cuti Alasan Penting, Cuti Menjalankan
                  Ibadah, Cuti Bersama, Cuti Masa Persiapan Pensiun, Cuti Karena Pindah: penghasilan dibayar penuh;
               2.  Cuti sakit:
                      1.  Cuti Sakit surat keterangan dokter: penghasilan dibayar penuh;
                      2.  Cuti Sakit Rawat Inap: sesuai dengan kebijakan terkait Cuti Sakit Rawat Inap;
                      3.  Cuti Sakit Tidak Rawat Inap dan Sakit Tetap Bekerja Tapi Tidak Optimal: sesuai dengan kebijakan terkait
                          Cuti Sakit Tidak Rawat Inap dan Sakit Tetap Bekerja Tapi Tidak Optimal;
                      4.  Cuti Sakit Kecelakaan Kerja: penghasilan dibayar penuh.
               3.  Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan: seluruh penghasilan tidak dibayarkan.
        22. Karyawan yang mengajukan cuti, Atasan Langsung dan Pemberi Izin Cuti, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap
           ketentuan cuti akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
        Referensi:
        1.  Peraturan Direksi Nomor 1 tahun 2017 tentang Teknis Pelaksanaan Cuti Karyawan;
        2.  Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.









































                                                      209
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214