Page 213 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 213

Pendapatan Non Upah


        Benefit Masa Evaluasi



        Latar Belakang:
        Demi memastikan proses penyesuaian Karyawan berprestasi yang baru dipromosi dan menduduki Corporate Title dan/atau
        jabatan barunya berjalan dengan lancar, maka perlu diberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, baik atasan maupun
        Karyawan tersebut untuk menyesuaikan diri selama rentang waktu tertentu.

        Maksud dan Tujuan:
        Perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang Benefit Masa Evaluasi bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).

        Pernyataan Kebijakan:
        1.  Karyawan yang dipromosikan ke level jabatan yang lebih tinggi harus melalui masa evaluasi selama 3 (tiga) bulan dan dapat
           diperpanjang maksimum 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan.
        2.  Selama masa evaluasi sebagaimana dimaksud pada Point 1 diatas, Karyawan mendapatkan penghasilan sesuai jabatan baru
           yang didudukinya.
        3.  Perhitungan UPP dan UPNP Karyawan Promosi Corporate Title berdasarkan Comparatio Basic Salary Corporate Title,
           Performance Level dan Peer serta kenaikannya dibayarkan dalam bentuk Benefit Masa Evaluasi, baik Benefit Struktural
           untuk Karyawan Promosi Corporate Title menjadi Manager (grade 11) keatas maupun Benefit Fungsional untuk Karyawan
           Promosi Corporate Title dari Junior Staff sampai Junior Manager I.
        4.  Benefit Masa Evaluasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
               1.  Jika Karyawan lulus Masa Evaluasi, maka Benefit Masa Evaluasi ditambahkan ke UPP dan UPNP;
               2.  Jika Karyawan tidak lulus Masa Evaluasi maka Benefit Masa Evaluasi tidak lagi dibayarkan.
        5.  Benefit Masa Evaluasi merupakan pendapatan Non Upah dan tidak diperhitungkan terhadap Tunjangan Cuti Besar dan Cuti
           Tahunan, Tunjangan Hari Raya, UKPHK dan lain-lain.

        Referensi:
        Peraturan Direksi Nomor 167 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Renumerasi
        Karyawan;










































                                                      213
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218