Page 231 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Perjalanan Dinas

Ketentuan Umum (5 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri (lanjutan):
4. Biaya-biaya perjalanan dinas ke luar negeri dapat terdiri dari:
1. Biaya transportasi (tiket perjalanan) pergi-pulang sesuai tarif jenis transportasi yang berlaku;
2. Biaya Penginapan dan Uang Harian meliputi biaya hotel, makan, transportasi lokal dan cuci pakaian;
3. Ongkos taksi ke dan dari bandara/pelabuhan sesuai dengan perkiraan tarif yang berlaku di negara
tujuan;
4. Biaya asuransi, bila diwajibkan di negara tujuan;
5. Biaya pengurusan paspor (bagi yang belum memiliki paspor dan/atau paspor yang kadaluarsa/expired),
visa eksit permit, asuransi wajib dan pajak bandara;
6. Bantuan fasilitas lain yang relevan sesuai kemampuan Perusahaan.
5. Perjalanan dinas dalam rangka tugas belajar ke luar negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri oleh
Divisi yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan.
10. Kebijakan Lainnya:
1. Ketentuan Perjalanan Dinas mengatur fasilitas bagi Karyawan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, sehingga
bukan tambahan penghasilan.
2. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas merupakan objek pemeriksaan Satuan
Pengawas Intern (SPI).
3. Karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas baik yang bersifat at cost, pertanggungjawaban maupun
reimbursement, wajib mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas tersebut kepada Divisi yang mengeluarkan
biaya Perjalanan Dinas. Adapun detail pertanggungjawaban masing-masing diatur secara terpisah dalam
ketentuan pelaksanaan yang berlaku.
4. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku apabila:
1. Mengabaikan teguran atau terlambat melaporkan pertanggungjawaban perjalanan dinas tan pa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Telah memperoleh SKPD berikut biaya perjalanan, tetapi dengan sengaja tan pa alasan sah tidak
melaksanakan perjalanan dinas;
3. Tanpa izin atau persetujuan yang sah, dengan sengaja memperpendek, memperpanjang, mengubah
waktu, jadwal dan tujuan perjalanan;
4. Pelanggaran tersebut harus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Auditor.
5. Pengawasan Pelaksanaan Perjalanan Dinas:
1. Karyawan yang mengajukan rencana Perjalanan Dinas dan Pejabat Berwenang baik di Kantor Pusat,
Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang wajib menerapkan prinsip kewajaran dalam mengajukan,
meneruskan dan menyetujui rencana perjalanan dinas, dan disesuaikan dengan Program Kerja
Perusahaan;
2. Kepala Divisi atau setingkat yang membidangi Operasional Human Capital atau Pemimpin Wilayah
wajib mengawasi pelaksanaan perjalanan dinas melalui pemeriksaan pengembalian Surat Keterangan
Perjalanan Dinas (SKPD);
3. Apabila diketahui terjadi penyimpangan baik dalam jadwal keberangkatan/kembali, lama perjalanan
dan tujuan perjalanan, Kepala Divisi atau setingkat yang membidangi Operasional Human Capital atau
Pemimpin Wilayah wajib menyampaikan laporan kepada Direksi tembusan kepada Satuan Pengawasan
Intern.
6. Pencatatan Biaya Perjalanan Dinas:
1. Perjalanan dinas jabatan, audit, investigasi, pembinaan dan waskat untuk biaya tiket pesawat, kereta
api, kapal laut, kendaraan umum darat dan biaya hotel serta biaya lain dengan bersifat at cost
(pertanggungjawaban) dicatat dengan menggunakan Mata Anggaran 514.12.01 (biaya perjalanan dan
penginapan);
2. Untuk perjalanan dinas pindah dan penugasan dicatat dengan menggunakan Mata Anggaran 514.12.03
(biaya pindah dan perbantuan);
3. Biaya pindah untuk anak sekolah dicatat dengan menggunakan Mata Anggaran 514.12.05 (biaya pindah
anak sekolah).;
4. Biaya perjalanan dinas yang diberikan dalam bentuk lumpsum seperti uang harian, dicatat dengan
menggunakan Mata Anggaran 514.12.07 (biaya perjalanan perjalanan dinas).

231