Page 230 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Perjalanan Dinas

Ketentuan Umum (4 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
8. Perjalanan Dinas Pindah:
1. Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri dari:
1. Biaya transportasi;
2. Biaya penginapan/hotel;
3. Uang Harian;
4. Biaya pengepakan, pengangkutan dan bongkar muat perabot rumah tangga;
5. Biaya penggantian perabot rumah tangga; dan
6. Biaya pindah sekolah anak.
2. Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah yang diberikan komponen biaya sebagaimana dimaksud Point 1.4,, maka tidak
diberikan komponen biaya sebagaimana dimaksud Point 1.5.
3. Biaya pindah bagi Karyawan yang promosi/demosi didasarkan kepada jabatan/grade baru.
4. Tambahan Biaya Pindah:
1. Apabila terjadi suatu keadaan namun tidak terbatas pada kahar (force majeur) sehingga mengakibatkan
tambahan biaya peijalanan pindah, maka tambahan biaya da pat diberikan setelah ada persetujuan dari
Direksi/Pemimpin Wilayah;
2. Permohonan tambahan biaya diajukan secara tertulis kepada Direksi/Pemimpin Wilayah dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran biaya yang sah dan bukti pendukung lain yang relevan;
3. Tambahan biaya dapat dibayarkan ditempat kedudukan yang baru dan menjadi beban unit kerja asal
(menggunakan mekanisme RAK sesuai ketentuan).
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri:
1. Penugasan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri adalah dalam rangka:
1. Menghadiri pameran (trade exhibition), menghadiri seremonial events, dan penjajagan kerjasama
bisnis;
2. Kegiatan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan (trading, procurement, negotiation, transaction) dan
Iain-Iain kegiatan bisnis untuk kepentingan Perusahaan;
3. Pembelian alat-alat atau sarana kerja untuk keperluan operasional Perusahaan;
4. Tugas belajar untuk kepentingan Perusahaan;
5. Mengikuti seminar/workshop, short courses, dan pelatihan.
2. Kriteria Karyawan yang Ditugaskan Ke Luar Negeri:
1. Karyawan yang diberi tugas dan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri adalah Pejabat atau
Karyawan (bukan pejabat) yang karena tugas atau jabatannya sangat berkaitan dengan kepentingan
Perusahaan;
2. Pemilihan pelaksana tugas Perjalanan Dinas ke luar Negeri didasarkan atas:
1. Pelaksana perjalanan dipandang perlu untuk dikembangkan wawasan, karir, pengetahuan dan
keterampilannya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan tugas maupun jabatannya;
2. Menguasai secara aktif bahasa Inggris/asing lainnya;
3. Memiliki semangat, kapabilitas dan dedikasi tinggi dalam bekerja maupun belajar;
4. Pertimbangan khusus Direksi untuk kepentingan Perusahaan.
3. Perjalanan dinas ke luar negeri juga dapat diberikan kepada pejabat dari instansi atau lembaga lain yang
terkait dengan kepentingan Perusahaan dan ditugaskan oleh Direksi.
3. Penggolongan Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri:
1. Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas ke luar negeri terdiri atas:
1. Golongan A untuk grade 14, 15 dan 16 atau pihak lain yang disetarakan;
2. Golongan B untuk grade 11,12 dan 13 atau pihak lain yang disetarakan;
3. Golongan C untuk grade 4 sampai dengan grade 10 ataupihak lain yang disetarakan.
2. Pihak lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud Point 1 diatas ditetapkan berdasarkan SPPD/Surat
Tugas dari Pejabat berwenang.

230