Page 229 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Perjalanan Dinas

Ketentuan Umum (3 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
6. Perjalanan Dinas Jabatan (lanjutan):
6. Pendamping Perjalanan Dinas Jabatan (lanjutan):
3. Pelaksana perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan sebagai pendamping untuk melaksanakan tugas,
berlaku ketentuan :
1. Mendampingi pejabat dari instansi lain, penginapan/hotel dan transportasi mengikuti yang
didampinginya. Dalam hal perjalanan dinas jabatan mendampingi pejabat, rekanan,
konsultan, dan lain sebagainya, maka pada surat tugas agar ditetapkan penyetaraan golongan
perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan sesuai ketentuan penggolongan perjalanan dinas
jabatan;
2. Mendampingi atasan (internal):
1. Penginapan/hotel yang sama tetapi dengan type kamar hotel/penginapan yang
lebih rendah (non executive/suite room);
2. Transportasi menggunakan jenis dan jadwal yang sama, namun untuk kelas sesuai
dengan hak Karyawan yang bersangkutan;
3. Uang Harian sesuai dengan hak Karyawan yang bersangkutan.
7. Perjalanan Dinas Jabatan Terkait Pendidikan dan Pelatihan:
1. Untuk perjalanan dinas jabatan yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan atau Divisi
Diklat sebagai penyelenggara kegiatan, maka Biaya Perjalanan Dinas mengacu pada ketentuan
Peijalanan Dinas Jabatan dengan ketentuan:
1. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dibuat oleh Divisi yang membidangi Operasional Human
Capital, sedangkan proses pembayaran dilakukan oleh Divisi atau unit yang membidangi
Diklat sesuai ketentuan;
2. Untuk tiket pesawat dan voucher hotel bagi peserta disediakan oleh divisi atau unit yang
membidangi Diklat sesuai dengan hak Karyawan;
3. Atas pengeluaran biaya tersebut dicatat dan dibukukan sesuai dengan mata anggaran yang
berlaku sebagai bagian dari Biaya Pendidikan dan Pelatihan (mata anggaran Biaya Diklat);
4. Untuk pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas atas biaya yang bersifat at cost
mengacu kepada ketentuan dalam kebijakan ini.
2. Kegiatan sebagaimana diatur Point 1 meliputi tugas mengajar/instruktur, peserta seminar Dalam
Negeri, Forum Disscussion Group/FGD, dan Iain-Iain yang sejenis.
7. Perjalanan Dinas Penugasan:
1. Perjalanan Dinas Penugasan dapat ditempuh secara pergi-pulang atau secara menginap.
2. Apabila ditempuh secara pergi-pulang diberikan biaya transportasi pergi-pulang, dan Uang Makan, dengan
ketentuan hanya berlaku untuk Penugasan yang tidak lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dan jarak tempuh dari
unit kerja asal ke unit keija Penugasan lebih dari 30 km.
3. Perjalanan Dinas Penugasan sebagaimana diatur pada Point 2 dapat dilaksanakan secara menginap dengan
mempertimbangkan letak geografis, sarana transportasi atau hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan
untuk kepentingan Perusahaan dan kepentingan Pelaksana Perjalanan Dinas Penugasan.
4. Apabila menginap diberikan biaya perjalanan dinas (pergi—pulang) dan Bantuan Biaya Sewa Rumah per bulan
tidak proporsional.
5. Biaya transportasi dalam biaya Perjalanan Dinas Penugasan, dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan
tarif biaya transportasi setempat yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah atau setingkat.
6. Ketentuan sebagaimana Point 2 dan Point 4 tidak berlaku bagi penugasan Karyawan atas permintaan sendiri.
7. Mekanisme pengajuan usulan, persetujuan, penerbitan SKPD dan PBPD Perjalanan Dinas Penugasan mengacu
pada ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan.

229