Page 224 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Hari dan Waktu Kerja

Ketentuan Khusus (1 dari 2)

Latar Belakang:
Dalam menjalankan bisnis dan opeasional Perusahaan perlu adanya pengaturan khusus terkait Hari dan Waktu Kerja bagi
Karyawan berdasarkan lokasi kerja masing-masing dengan selalu menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan terkait pengaturan khusus terkait Hari dan Waktu Kerja bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Hari Kerja dan Waktu Kerja untuk outlet yang beriokasi di Mall mengikuli ketentuan jam operasional yang bedaku di Mall
yang bersangkutan dengan ketentuan apabila Hari Kerja dan Waktu Kerja Karyawan. maka diberlakukan sistem shift yang
diatur lebih lanjut oleh Pemimpin Wilayah.
2. Pengaturan Hari dan Waktu Diklat, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bagi peserta Diklat:
1. Hari dan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan Diklat secara menginap dikecualikan dari ketentuan
Hari Kerja dan Waktu Kerja, dengan ketentuan peserta Diklat harus mendapatkan istirahat mingguan
selama 1 (satu) hari dalam seminggu;
2. Untuk pelaksanaan Diklat yang dilakukan setelah Waktu Kerja Karyawan dan/atau Waktu Kerja
Operasional, peserta Diklat diberikan insentif paling sedikit sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah) per hari.
2. Bagi Karyawan yang bertugas dalam penyelenggaraan Diklat berlaku ketentuan Hari Kerja dan Waktu Kerja.
3. Apabila terjadi bencana banjir yang berdampak pada terganggunya aktivitas dan operasional kerja Karyawan, maka
diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bagi Karyawan yang rumahnya terkena dampak langsung banjir sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja,
maka diberikan dispensasi tidak masuk kerja maksimal 2 (dua) hari kerja yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kelurahan/Desa/RT setempat;
2. Bagi Karyawan yang rumahnya tidak terkena dampak langsung banjir, tetapi akses untuk berangkat ke kantor
terhambat sehingga terlambat masuk kerja, maka konsekuensinya tidak dilakukan pemotongan gaji atas
keterlambatan kehadiran/absensi terhadap Karyawan dengan dibuktikan foto/video kondisi akses yang
ditempuh;
3. Bagi Outlet yang terkena dampak langsung banjir sehingga tidak memungkinkan menjalankan kegiatan
operasional, maka status penugasan Karyawan tersebut diserahkan kepada pimpinan unit kerja, apakah akan
diliburkan atau akan ditugaskan di unit kerja yang lain, dengan konsekuensi tidak dilakukan pemotongan
gaji/absensi terhadap Karyawan tersebut.
4. Apabila telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait dengan Hari Pemungutan Suara sebagai Hari Libur Nasional, maka
diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Khusus untuk unit/outlet operasional yang berada di mall, diberi kewenangan kepada Pemimpin Wilayah untuk
menetapkan unit kerja operasional tersebut melaksanakan kegiatan operasional dengan tetap
mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitasnya serta memberi kesempatan kepada Karyawan yang
bertugas untuk menggunakan hak pilihnya;
2. Agar Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) memanfaatkan hari libur tersebut dengan sebaik-baiknya menentukan
pilihan dan memberikan hak suara sesuai ketentuan pemndangan-undangan yang berlaku.
5. Sistem Shift:
1. Perusahaan dapat menerapkan sistem shift jika terdapat kebutuhan Perusahaan mengharuskan kegiatan
operasional baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, dan/atau UPC/UPS dilakukan terus
menerus melebihi Hari Kerja Karyawan dan/atau Waktu Kerja Karyawan.
2. Sistem shift bertujuan untuk:
1. Berjalannya kegiatan operasional Perusahaan baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor
Cabang, dan/atau UPC/UPS sesuai kebutuhan Perusahaan, namun beban Hari Kerja dan Waktu Kerja
Karyawan untuk setiap individunya tidak melebihi ketentuan Hari Kerja dan Waktu Kerja;
2. Tetap terpenuhinya istirahat mingguan Karyawan sebagaimana ketentuan mengenai Hari Kerja dan
Istirahat Mingguan;
3. Menghindari timbulnya dampak biaya upah lembur.

224