Page 219 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pendapatan Non Upah

Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja

Latar Belakang:
Dalam rangka mendukung transformasi Pengadaian dengan AKHLAK dan sebagai perwujudan corporate identity yang
diselaraskan dengan perkembangan dan dinamika Perusahaan di era digital dan millenia, maka Perusahaan perlu
menyempurnakan pengaturan seragam kerja Karyawan beserta ketentuan terkait Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian
Kerja.
Maksud dan Tujuan:
Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja diberikan kepada seluruh Karyawan agar Karyawan dapat lebih meningkatkan
produktifitas dan mengambil tanggungjawab secara optimal, agar kinerja Perusahaan terus meningkat sehingga mampu
menjamin kelangsungan hidup Perusahaan (sustainable growth).

Pernyataan Kebijakan:
1. Perusahaan memberikan Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja setiap tahun kepada Karyawan sesuai dengan
tingkatan Corporate Title-nya masing-masing pada saat penyusunan anggaran Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian
Kerja.
2. Bagi Karyawan sedang dalam Penugasan maka yang dibayarkan adalah sesuai dengan Jabatan Definitif.
3. Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja adalah untuk pembelian:
1. Pakaian kerja yang dihimbau oleh Pemerintah Daerah setempat yang biasanya dipakai pada hari-hari tertentu;
2. Pakaian olah raga/training pack yang dipakai pada setiap hari Jumat atau pada saat kegiatan tertentu; dan
3. Perlengkapan pakaian seperti sepatu kerja, sepatu olah raga, kaos kaki dan ikat pinggang.
4. Pembelian perlengkapan pakaian kerja tahun 2020 harus digunakan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan
kualitas, keserasian, etika, dan kesopanan.
5. Karyawan yang berhak mendapatkan Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja adalah:
1. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang masih aktif pada tanggal 2 Januari tahun
dibayarkannya Tunjangan Pembelian Perlengkapan Kerja atau sesudahnya; dan
2. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang perjanjian kerjanya masih berjalan/berlaku pada tanggal
2 Januari tahun dibayarkannya Tunjangan Pembelian Perlengkapan Kerja atau sesudahnya.
6. Besaran Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja diatur dalam Peraturan tersendiri.
7. Penggunaan pakaian kerja yang diatur oleh Pemimpin Wilayah pada hari tertentu, harus memperhatikan kelaziman dan
nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian.
8. Kantor Wilayah tidak diperkenankan untuk mengkoordinir pembelian atau pengadaan pakaian kerja di Wilayah masing-
masing.
9. Pengeluaran Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja dicatat dengan menggunakan mata anggaran 512.02.08
(untuk Karyawan PKWTT) atau 512.04.08 (untuk Karyawan PKWT).
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 141 tahun 2020 tentang Seragam Kerja Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) dan Penggunaannya;
2. Peraturan Direksi Nomor 149 tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Uang Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja;
3. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

219