Page 228 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Perjalanan Dinas

Ketentuan Umum (2 dari 6)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
6. Perjalanan Dinas Jabatan (lanjutan):
3. Perjalanan Dinas Menggunakan Kendaraan Milik Perusahaan:
1. Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kendaraan operasional/dinas milik Perusahaan tidak diberikan
biaya transportasi kendaraan umum jarak jauh atau antar kota namun diberikan biaya bahan bakar
(BBM), uang tol dan uang parkir;
2. Perjalanan Dinas Jabatan yang ditempuh pergi pulang menggunakan kendaraan operasional/dinas,
maka diberikan uang harian.
4. Pembatalan atau Penundaan Perjalanan Dinas Jabatan:
1. Apabila perjalanan dibatalkan atau ditunda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, maka :
1. Uang Harian yang telah diterima harus disetorkan kembali;
2. Tiket/voucher Hotel dikembalikan untuk dilakukan pembatalan;
3. Pengembalian sebagaimana pada Point 1 dan 2 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
2. Apabila perjalanan dinas jabatan ditunda untuk waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja maka:
1. Uang harian yang telah diterima tidak perlu disetor kembali;
2. Tiket/voucher hotel dikembalikan untuk dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling).
3. Pembatalan atau penundaan sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) wajib diketahui/disetujui oleh Pejabat
Berwenang.
5. Perubahan Perjalanan Dinas Jabatan:
1. Pejabat yang berwenang dapat membatalkan, memperpendek waktu, memerintahkan kembali ke
tempat kedudukan kerja semula, mengalihkan atau menambah jadwal dan tujuan perjalanan dinas yang
sedang dilaksanakan;
2. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan permohonan untuk mengubah rute, jadwal, tujuan, atau
menambah/mengurangi waktu perjalanan dinas yang sedang dilaksanakan dengan menyampaikan
alasan-alasan sesuai kepentingan Perusahaan atau apabila ada kondisi force majeur;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Point 2 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Pejabat Yang Berwenang dan apabila terdapat penambahan biaya maka dilakukan melalui
mekanisme reimbursement dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan;
4. Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengubah perjalanan dinas atau menggunakan sarana transportasi
dan penginapan/hotel bukan untuk kepentingan Perusahaan yang mengakibatkan tambahan biaya,
maka kekurangan biaya tersebut menjadi tanggungjawab Pelaksana Perjalanan Dinas.
5. Pendamping Perjalanan Dinas Jabatan:
1. Dalam hal perjalanan dinas jabatan yang sifatnya protokoler (misal peresmian kantor, rapat pimpinan,
rapat koordinasi, atau serah terima jabatan) dapat didampingi oleh istri/suami dengan
persetujuan/perintah Direksi;
2. Pelaksana perjalanan dinas jabatan yang sifatnya protokoler untuk mendampingi Direksi/Pejabat
lainnya, dan/atau pejabat dari instansi lain, maka :
1. Diberikan Penginapan/Hotel yang sama dengan type kamar yang lebih rendah;
2. Diberikan sarana transportasi dengan jenis dan jadwal yang sama sesuai hak Pelaksana
Perjalanan Dinas; dan
3. Uang Harian sesuai dengan hak Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan.

228