Page 227 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 227

Perjalanan Dinas


        Ketentuan Umum (1 dari 6)



        Latar Belakang:
        Guna menunjang menunjang perkembangan serta dinamika Perusahaan, begitu pula memastikan ketertiban dan kepatuhan
        dalam pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional pada PT PEGADAIAN (Persero), maka perlu adanya
        pedoman dan kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

        Maksud dan Tujuan:
        Perlu adanya kebijakan mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Karyawan PT
        PEGADAIAN (Persero).
        Pernyataan Kebijakan:
        1.  Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
               1.  Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan kepentingan
                  Perusahaan;
               2.  Ketersediaan anggaran Perusahaan;
               3.  Efisiensi penggunaan anggaran Perusahaan; dan
               4.  Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
        2.  Jenis-jenis Perjalanan Dinas:
               1.  Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
                      1.  Perjalanan Dinas Jabatan;
                      2.  Perjalanan Dinas Penugasan;
                      3.  Perjalanan Dinas Pindah.
               2.  Perjalanan Dinas Luar Negeri.
        3.  Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang menugaskan perjalanan dinas atau Pejabat yang menandatangani Surat
           Tugas.
        4.  Pelaksana Perjalanan Dinas:
               1.  Pelaksana Perjalanan Dinas terdiri dari:
                      1.  Karyawan;
                      2.  Trainee dalam rangka penjaringan talenta;
                      3.  Pihak lain yang ditunjuk.
               2.  Dalam hal perjalanan dinas yang sifatnya protokoler (misal peresmian kantor atau serah terima jabatan) pejabat
                  dapat didampingi oleh istri/suami dengan persetujuan/perintah Direksi untuk Karyawan di Kantor Pusat dan
                  Pemimpin Wilayah untuk Karyawan di Wilayah.
        5.  Fasilitas Perjalanan Dinas:
               1.  Fasilitas perjalanan dinas dapat berupa :
                      1.  Disediakan oleh Perusahaan (at Cost);
                      2.  Diberikan biaya dari Perusahaan (at Cost dan pertanggungjawaban);
                      3.  Diberikan secara lumpsum.
               2.  Mekanisme sebagaimana dimaksud Point 1 diberikan dengan mempertimbangkan kondisi dan syarat-syarat
                  tertentu.
        6.  Perjalanan Dinas Jabatan:
               1.  Penggolongan Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan:
                      1.  Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas :
                             1.  Golongan A untuk grade 14, 15 dan 16 atau pihak lain yang disetarakan;
                             2.  Golongan B untuk grade 11,12 dan 13 atau pihak lain yang disetarakan;
                             3.  Golongan C untuk grade 4 sampai dengan grade 10 atau pihak lain yang disetarakan.
                      2.  Pihak lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud Point 1 diatas ditetapkan berdasarkan SPPD/Surat
                          Tugas dari Pejabat berwenang.
               2.  Jenis Biaya Perjalanan Dinas Jabatan:
                      1.  Jenis biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
                             1.  Biaya Transportasi;
                             2.  Biaya Penginapan/Hotel;
                             3.  Uang Harian.
                      2.  Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud Point 2..1.1. diatas dapat berupa biaya untuk transportasi
                          Pesawat, Kereta Api, Kapal Laut, dan Kendaraan Umum Darat Lainnya.




                                                      227
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232